Artikel ini mengkaji intervensi parlemen terkini dalam reformasi kepolisian di Indonesia untuk mengajukan klaim komparatif mengenai kemunduran konstitusional di Asia.
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 pada 27 Januari 2026 di Gedung Nusantara II Jakarta menetapkan delapan poin percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai keputusan mengikat DPR dan Pemerintah, menegaskan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
This article examines recent parliamentary interventions in police reform in Indonesia to advance a comparative claim about constitutional backsliding in Asia.
Akuntabilitas kepolisian dalam negara hukum demokratis mengalami transformasi struktural seiring dengan ekspansi media sosial dan integrasi kecerdasan artifisial dalam ruang publik.
Tulisan ini menganalisis eskalasi krisis geopolitik yang dipicu oleh upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperoleh Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark, serta implikasinya terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
Restorative Justice dalam Kasus Hukum:
Analisis terhadap penerbitan SP3 Oleh Polda Metro Jaya Atas Perkara Ijazah Jokowi
Kasus ini menyoroti ketidaksinkronan mendasar antara fakta hukum internasional yang menguntungkan negara dan proses penegakan hukum domestik yang mengabaikan perkembangan tersebut.
Analisis transformasi paradigmatik kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru
Analisis penerapan paradigma restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai respons terhadap kritik atas pendekatan retributif yang dominan.
Aktivisme presiden meningkatkan visibilitas global Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tantangan koordinasi dan akuntabilitas kebijakan.
