Gugatan Navayo Ditolak, Mengapa Leonardi Masih Dijerat?
Kasus ini menyoroti ketidaksinkronan mendasar antara fakta hukum internasional yang menguntungkan negara dan proses penegakan hukum domestik yang mengabaikan perkembangan tersebut.
Penguatan Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Analisis Normatif dan Implikasi Struktural
Analisis transformasi paradigmatik kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru
Restorative Justice: Paradigma Transformatif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia untuk Memulihkan Keseimbangan Sosial dan Hubungan Kemasyarakatan
Analisis penerapan paradigma restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai respons terhadap kritik atas pendekatan retributif yang dominan.
Presidensialisme Diplomatik dan Tata Kelola Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto: Analisis Hybrid Akademik-Kebijakan
Aktivisme presiden meningkatkan visibilitas global Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tantangan koordinasi dan akuntabilitas kebijakan.
Koersi Militer, Tatanan Hukum, dan Stabilitas Strategis:Latihan “Justice Mission 2025” Cina dan Masa Depan Selat Taiwan di Kawasan Indo-Pasifik
Analisis Justice Mission 2025 sebagai instrumen koersi strategis yang beroperasi di bawah ambang konflik bersenjata terbuka, namun memiliki implikasi serius terhadap stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional.
Penguatan Perlindungan Hak Tersangka melalui Kewajiban CCTV dan Perluasan Peran Advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025
Menganalisis konvergensi kedua kebijakan tersebut sebagai sebuah mekanisme integratif untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan prosedural dalam proses praperadilan.
Penegakan Finalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Penempatan Polri Aktif Di Luar Struktur Organisasi
Mengungkap bahwa inti persoalan bukan pada jabatan sipil atau non-sipil, melainkan pada status sebagai alat negara berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
Penguatan Supremasi Konstitusi dan Akibat Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Peraturan Kapolri
Menegaskan prinsip pemisahan fungsi kepolisian dengan jabatan sipil serta membatasi secara ketat penempatan anggota Polri aktif di luar institusinya.
Dinamika Hubungan Pusat-Daerah Dalam Manajemen Bencana: Studi Kasus Komunikasi Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Multilateral Pascabanjir Bandang 2025
Menyoroti potensi disharmoni dalam implementasi otonomi daerah, khususnya bagi provinsi dengan status keistimewaan, di tengah sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi asimetris.
