Selat Malaka: Paradoks Kedaulatan Negara Pantai di Tengah Geopolitik Maritim Global
Pendahuluan Krisis di Selat Hormuz membuktikan bahwa stabilitas jalur pelayaran internasional tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh hukum laut, melainkan oleh…
Pendahuluan Krisis di Selat Hormuz membuktikan bahwa stabilitas jalur pelayaran internasional tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh hukum laut, melainkan oleh…
Ketegangan di sekitar Selat Hormuz, di mana Amerika Serikat mengintensifkan tekanan melalui blokade laut terhadap aktivitas maritim yang terkait dengan…
Meski lalu lintas kapal komersial mulai berdenyut secara selektif, Iran tetap memberlakukan “koordinasi wajib” dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)
Konflik di Selat Hormuz bukan lagi sekadar ketegangan regional antara Iran dan poros Barat. Ia telah menjadi laboratorium geopolitik kontemporer yang menguji fondasi perang hibrida abad ke-21 secara paling brutal.
Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Okinawa, refleksi atas peristiwa tersebut tidak lagi memadai jika hanya diletakkan dalam bingkai historiografis.…
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menandai pergeseran penting dalam tatanan strategis Indo-Pasifik, terutama melalui pendekatan strategic retrenchment dan offshore balancing.
Naskah akademik ini menganalisis eskalasi unilateralisme Amerika Serikat pada awal 2026 yang ditandai oleh agresi militer terhadap Venezuela, ancaman terbuka terhadap negara-negara di sekitarnya, serta pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keinginan menguasai Greenland
Transparansi sebagai Strategi Maritim: Analisis Perbandingan Hukum Filipina dan Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara
Tulisan ini mengkaji dampak global dari interpretasi dan penerapan hukum laut internasional oleh China, khususnya perilakunya di Laut Cina Selatan.
Indonesia menghadapi dilema strategis dalam orientasi luar negerinya ketika di satu sisi memasuki mekanisme Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD) sebagai calon anggota sejak Februari 2024, dan di sisi lain secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025.