Tulisan ini menganalisis eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat pasca penolakan Iran terhadap proposal damai Washington pada Maret 2026, serta implikasi pengerahan tambahan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap stabilitas global dan legitimasi hukum internasional.
Konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada 2026 merepresentasikan karakter klasik perang asimetris, di mana aktor yang relatif lebih lemah tidak dituntut untuk menang secara ofensif, melainkan cukup bertahan untuk mengubah persepsi kemenangan strategis.
Proses integrasi ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat selama beberapa dekade baru-baru ini mencapai titik balik strategis.
Naskah akademik ini menganalisis eskalasi unilateralisme Amerika Serikat pada awal 2026 yang ditandai oleh agresi militer terhadap Venezuela, ancaman terbuka terhadap negara-negara di sekitarnya, serta pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keinginan menguasai Greenland
menganalisis pergeseran tersebut sebagai bentuk selective legalism dan coercive diplomacy yang menantang prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat hingga level yang mengkhawatirkan, dengan persiapan militer dan retorika perang yang semakin keras dari kedua belah pihak.
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB, 23 September 2025, menandai pergeseran penting dalam diplomasi Indonesia: menggabungkan idealisme dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan realisme politik yang mengakui kebutuhan jaminan keamanan bagi Israel.
Pada tahun 2025, dunia dikejutkan oleh keputusan tujuh negara Asia, Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, dan Afghanistan yang secara hampir bersamaan memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
