Blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan kawasan pantai Iran di Selat Hormuz, yang dimulai efektif Senin 13 April 2026 pukul 10.00 waktu Timur AS (17.00 WIB), bukan sekadar insiden militer regional. Ia merupakan case study klasik bagi teori hubungan internasional (HI) kontemporer: manifestasi nyata kembalinya realpolitik di tengah erosi rules-based international order. Dengan lalu lintas kapal nyaris terhenti (di bawah 10% volume normal) dan harga minyak Brent melonjak hingga US$102,80 per barel (naik 7,98%), krisis ini menguji asumsi-asumsi utama HI secara simultan. Analisis berikut mendekonstruksi peristiwa ini melalui lensa utama teori HI, dengan penekanan pada implikasi strategis bagi Indonesia sebagai middle power di persimpangan Indo-Pasifik.
1. Realisme Struktural dan Offensive Realism: Anarki, Power Maximization, dan Security Dilemma
Dalam kerangka neorealisme Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979), sistem internasional bersifat anarkis, tidak ada otoritas pusat yang menegakkan aturan. Negara-negara berperilaku sebagai unit rasional yang mencari survival melalui self-help. Blokade Hormuz adalah respons logis AS terhadap relative power Iran yang dianggap mengancam hegemoni regional: Iran menguasai geografi sempit selat (lebar 33–39 km) yang mengangkut 20% perdagangan energi global, sehingga mampu melakukan denial strategy asimetris melalui ranjau laut dan serangan drone.
John Mearsheimer (The Tragedy of Great Power Politics, 2001) akan menyebut ini sebagai offensive realism yang murni: AS, sebagai great power yang sedang mengalami relative decline, tidak lagi puas dengan offshore balancing melainkan berusaha memaksimalkan power secara proaktif. Pengumuman Trump pasca-kegagalan perundingan di Islamabad bukanlah “kesalahan diplomasi”, melainkan kalkulasi rasional untuk mencegah Iran menjadi regional hegemon. Namun, irasionalitas muncul di sini: blokade justru memperburuk security dilemma. Iran merespons dengan menyebut ancaman Trump “sangat konyol” sambil memantau setiap pergerakan armada AS, sehingga meningkatkan risiko eskalasi asimetris. Realisme menunjukkan bahwa chokepoint seperti Hormuz bukan sekadar jalur perdagangan—ia adalah arena di mana balance of power diuji secara brutal.
2. Hegemonic Stability Theory (Robert Gilpin): Krisis Legitimasi Hegemoni AS
Robert Gilpin (War and Change in World Politics, 1981) berargumen bahwa stabilitas ekonomi global bergantung pada hegemon yang bersedia menanggung biaya pemeliharaan public goods seperti kebebasan navigasi maritim. Blokade Hormuz justru menunjukkan hegemonic overstretch: AS, yang belum meratifikasi UNCLOS, kini menggunakan kekuatan militer untuk “membersihkan” selat demi kepentingan nasionalnya sendiri, bukan untuk menjaga orde bersama. Harga minyak yang melonjak di atas US$100 per barel dan dampak inflasi global menggambarkan paradoks Gilpin: ketika hegemon menggunakan hard power secara sepihak, ia justru merusak legitimasi hegemoninya sendiri.
Krisis ini mempercepat power transition menuju multipolaritas. China dan India—importir utama energi melalui Hormuz—kini melihat AS bukan sebagai stabilizer, melainkan disruptor. Dalam istilah Gilpin, ini adalah momen di mana costs of maintaining the system melebihi benefits, sehingga mendorong negara-negara rising power mencari alternatif (misalnya, koridor perdagangan Eurasia atau BRICS+).
3. Liberalisme Institusional: Kegagalan Rezim Hukum Laut dan Normative Decay
Teori liberalisme (Keohane & Nye, Power and Interdependence, 1977) memprediksi bahwa institusi internasional seperti UNCLOS 1982 dan IMO akan mencegah eskalasi melalui regime complex. Realitasnya berlawanan: blokade ini secara terbuka melanggar prinsip transit passage di selat internasional. Meski AS membingkai aksi sebagai “keadaan konflik” pasca-perang sejak Februari 2026, tindakan ini menegaskan kritik realis terhadap liberalisme: institusi hanya efektif sejauh didukung power hegemonik. Ketika hegemon sendiri melanggar aturan (seperti AS yang belum ratifikasi UNCLOS), rezim tersebut runtuh menjadi dead letter.
Weaponization of interdependence—konsep liberal baru dari Farrell & Newman—semakin relevan: chokepoint global dijadikan senjata, bukan aset bersama. Bagi negara seperti Indonesia, ini adalah pelajaran pahit bahwa ketergantungan pada pasar energi global kini rentan terhadap coercive diplomacy.
4. Konstruktivisme: Narasi Identitas dan Framing Konflik
Alexander Wendt (“Anarchy is What States Make of It”, 1992) mengingatkan bahwa ancaman bukanlah fakta objektif, melainkan hasil konstruksi sosial. Trump membingkai Iran sebagai “pemeras” yang mengancam keamanan energi global, sehingga membenarkan blokade sebagai self-defense. Sebaliknya, Iran mengonstruksi diri sebagai korban imperialisme dan penjaga kedaulatan perairan historisnya. Narasi ini memperkuat identitas domestik masing-masing: Trump memperkuat basis “America First”, sementara rezim Iran memobilisasi nasionalisme anti-AS.
Konstruktivisme menjelaskan mengapa diplomasi di Islamabad gagal: tidak ada shared understanding tentang norma transit passage. Krisis Hormuz memperdalam clash of identities di Timur Tengah, di mana “musuh” bukan lagi negara, melainkan narasi yang saling menguatkan.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Dari Price Taker Menuju Middle Power yang Resilien
Bagi Indonesia, krisis ini bukan peristiwa jauh di Teluk Persia. Ketergantungan impor migas dari Timur Tengah (19–25% kebutuhan nasional) membuat kita rentan terhadap cost-push inflation dan depresiasi rupiah. Revisi proyeksi pertumbuhan World Bank ke 4,7% untuk 2026 hanyalah permulaan. Dari perspektif neoclassical realism (Rose, 1998), faktor domestik (ketergantungan energi, subsidi BBM) berinteraksi dengan tekanan sistemik, mendorong Indonesia untuk mendefinisikan national interest secara lebih tegas.
Indonesia harus bergerak dari bandwagoning pasif menjadi hedging aktif: percepat diversifikasi energi (LNG, renewable, nuklir sipil), perkuat maritime domain awareness di Selat Malaka dan Natuna, serta pimpin diplomasi ASEAN untuk norma “kebebasan navigasi inklusif”. Jika tidak, kita hanya akan menjadi korban sampingan dari great power competition yang kini kembali ke hukum rimba—meski dibungkus retorika modern.
Pada akhirnya, blokade Hormuz 2026 adalah cermin bahwa teori HI bukanlah abstraksi akademis. Realisme menang dalam jangka pendek, liberalisme gagal dalam penegakan, dan konstruktivisme menjelaskan mengapa eskalasi sulit dihentikan. Bagi Indonesia, saatnya merefleksikan: di dunia yang semakin anarkis ini, ketahanan nasional bukanlah pilihan, melainkan imperatif eksistensial.
