Eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, yang diklaim sebagai operasi preemptive dan berujung pada Operasi Epic Fury, memicu krisis legalitas internasional dan disrupsi geopolitik energi global.
Eskalasi konflik pada awal Maret 2026 di sekitar Selat Hormuz menunjukkan bagaimana blokade atau gangguan chokepoint maritim dapat memicu disrupsi energi global, lonjakan premi asuransi perang, serta peningkatan biaya logistik hingga sekitar 30% menurut asosiasi logistik nasional.
Policy brief ini menganalisis implikasi strategis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam konteks potensi coercive bargaining diplomacy yang memanfaatkan isu kedaulatan Papua sebagai pressure point geopolitik
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 menghadirkan tantangan multidimensi bagi Indonesia sebagai negara middle power yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Sistem internasional tengah memasuki fase transisi kekuasaan yang ditandai fragmentasi geopolitik, geoekonomi koersif, dan melemahnya kapasitas stabilisasi global.
Eskalasi konflik bersenjata langsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari hingga 2 Maret 2026 menandai pergeseran fundamental dari pola deterrence menuju perang antarnegara berintensitas tinggi.
The escalation of armed confrontation between the United States and Iran entered a decisive phase when President Donald Trump announced the commencement of major combat operations in late February 2026, followed by coordinated airstrikes with Israel on 28 February 2026.
The renewed escalation between the United States and Iran during 2025–2026 exposes a structural transformation in global security governance, where deterrence increasingly operates outside the confines of international law.
Kebijakan tarif global 15 persen oleh Presiden Amerika Serikat pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dan implikasinya terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, dan kedaulatan kebijakan nasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, merupakan lompatan signifikan dalam politik luar negeri.
