Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 menghadirkan tantangan multidimensi bagi Indonesia sebagai negara middle power yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Sistem internasional tengah memasuki fase transisi kekuasaan yang ditandai fragmentasi geopolitik, geoekonomi koersif, dan melemahnya kapasitas stabilisasi global.
Eskalasi konflik bersenjata langsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari hingga 2 Maret 2026 menandai pergeseran fundamental dari pola deterrence menuju perang antarnegara berintensitas tinggi.
The escalation of armed confrontation between the United States and Iran entered a decisive phase when President Donald Trump announced the commencement of major combat operations in late February 2026, followed by coordinated airstrikes with Israel on 28 February 2026.
The renewed escalation between the United States and Iran during 2025–2026 exposes a structural transformation in global security governance, where deterrence increasingly operates outside the confines of international law.
Kebijakan tarif global 15 persen oleh Presiden Amerika Serikat pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dan implikasinya terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, dan kedaulatan kebijakan nasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, merupakan lompatan signifikan dalam politik luar negeri.
Penyerahan Amicus Curiae oleh 80 advokat dari Komite Solidaritas Advokat Indonesia untuk Keadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2026 menandai perkembangan penting dalam perdebatan batas antara obstruction of justice dan legitimate legal advocacy berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor.
Konflik daring antara netizen Korea Selatan (Knetz) dan Asia Tenggara (SEAblings) telah berkembang dari sekadar gesekan budaya populer menjadi arena kontestasi identitas nasional di ruang digital.
Kritik mahasiswa merupakan bagian inheren dari sistem demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
