Transformasi lingkungan strategis Indo-Pasifik telah meningkatkan urgensi penguatan kekuatan maritim Indonesia sebagai instrumen pertahanan, stabilitas kawasan, dan perlindungan kepentingan nasional.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana pada 19 Februari 2026 menandai fase baru diplomasi Indonesia di tengah konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2026 merefleksikan rekalibrasi strategis, bukan sekadar aktivisme diplomatik episodik.
This academic manuscript examines the complex challenge of securing critical undersea infrastructure (CUI) from Indonesia’s strategic and legal perspective. Submarine cables and pipelines, classified as National Vital Objects under Presidential Decree No.
Ketahanan pangan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural berupa degradasi kualitas tanah, ketergantungan pada pupuk kimia, serta rendahnya literasi pertanian generasi muda.
Diplomasi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan orientasi realistis dan kehati-hatian dalam merespons konflik Palestina melalui keterlibatan di Board of Peace (BOP).
Artikel ini menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) melalui pendekatan foreign policy analysis yang diperkaya dengan kerangka normatif hukum internasional.
Artikel ini menganalisis Selat Hormuz sebagai ilustrasi utama pergeseran paradigma kekuatan dalam geopolitik maritim abad ke-21, di mana kekuatan tidak lagi terutama diukur melalui kehancuran militer, melainkan melalui kemampuan memanipulasi dan mengganggu fungsi sistemik yang menopang keamanan dan ekonomi global.
Artikel ini mengkaji intervensi parlemen terkini dalam reformasi kepolisian di Indonesia untuk mengajukan klaim komparatif mengenai kemunduran konstitusional di Asia.
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 pada 27 Januari 2026 di Gedung Nusantara II Jakarta menetapkan delapan poin percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai keputusan mengikat DPR dan Pemerintah, menegaskan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
