Artikel ini menganalisis Selat Hormuz sebagai ilustrasi utama pergeseran paradigma kekuatan dalam geopolitik maritim abad ke-21, di mana kekuatan tidak lagi terutama diukur melalui kehancuran militer, melainkan melalui kemampuan memanipulasi dan mengganggu fungsi sistemik yang menopang keamanan dan ekonomi global.
Artikel ini mengkaji intervensi parlemen terkini dalam reformasi kepolisian di Indonesia untuk mengajukan klaim komparatif mengenai kemunduran konstitusional di Asia.
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 pada 27 Januari 2026 di Gedung Nusantara II Jakarta menetapkan delapan poin percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai keputusan mengikat DPR dan Pemerintah, menegaskan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
This article examines recent parliamentary interventions in police reform in Indonesia to advance a comparative claim about constitutional backsliding in Asia.
Proses integrasi ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat selama beberapa dekade baru-baru ini mencapai titik balik strategis.
Akuntabilitas kepolisian dalam negara hukum demokratis mengalami transformasi struktural seiring dengan ekspansi media sosial dan integrasi kecerdasan artifisial dalam ruang publik.
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menandai pergeseran penting dalam tatanan strategis Indo-Pasifik, terutama melalui pendekatan strategic retrenchment dan offshore balancing.
This article examines Indonesia’s participation in the Board of Peace launched at the 2026 World Economic Forum in Davos as a theoretically significant case of middle power diplomacy in a fragmented global order.
Entering the 2025–2026 period, Indonesia finds itself in a phase that can be categorized as Survival Diplomacy, a pattern of foreign relations that prioritizes short-term stability through strategic compromises that risk eroding long-term sovereignty.
Naskah akademik ini menganalisis potensi ratifikasi Piagam Board of Peace (BoP) oleh Indonesia. BoP, sebuah inisiatif yang diusung oleh Donald Trump, mengusung struktur otoritarian dengan Chairman berkuasa penuh, berpotensi menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB.
