Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama dua tahun belakangan ini. Ironis memang melihat sektor kemaritiman Indonesia, di satu sisi pemerintahan saat ini berada pada era maritim dengan visi dan misinya yang ingin mewujudkan Negara Maritim yang besar dan kuat.
Pemerintah RI cukup prihatin dengan penyanderaan Warga Negara Indonesia kembali terjadi. Terakhir, tiga anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera dan penyanderaan WNI yang sudah kesekian kalinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan, kewibawaan Indonesia tak diperhitungkan oleh negara lain atau oleh kelompok bersenjata di Filipina.
Menanggapi isu hangat soal Laut China Selatan yang merupakan hal paling krusial saat ini, karena menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Terlebih lagi Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dari berbagai macam sektor, seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maka tak ayal Tiongkok mengklaim bahwa Laut Natuna sebagai daerah tradisional tangkapan nelayan Tiongkok (traditional fishing grounds) yang jelas-jelas itu merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat NKRI.
CHINA dan Amerika Serikat memegang peran sentral bagi masa depan ekonomi dan keamanan Indonesia; hubungan dagang Indonesia-China melampaui USD 100 miliar pada 2023 dan investasi langsung China tercatat mencapai USD 7,4 miliar, sementara kerja sama pertahanan dengan AS melibatkan lebih dari 220 aktivitas tahunan.
KEMUNCULAN rudal hipersonik dengan kemampuan Maneuverable Reentry Vehicle (MIRV) merepresentasikan disrupsi fundamental dalam peperangan maritim modern. Senjata ini, yang terbang di stratosfer dengan kecepatan Mach 5+, mengikis konsep tradisional tentang pertahanan laut dan mengancam keusangan platform kapal permukaan besar yang menjadi tulang punggung teori Alfred Thayer Mahan. Artikel ini berargumen bahwa meskipun secara filosofis tetap relevan, teori Mahan dan teori Geoffrey Till tentang sea power membutuhkan reinterpretasi dan adaptasi yang mendalam.
PADA September 2025, parade militer di Beijing menimbulkan kontroversi global bukan karena demonstrasi kekuatan militer Tiongkok, melainkan karena insiden simbolis terkait representasi Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto berdampingan dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un pada balkon Tiananmen Square memperlihatkan pesan geopolitik yang kompleks: Tiongkok ingin menunjukkan bahwa mitranya tidak hanya otoriter, tetapi juga mencakup demokrasi besar dari Global South. Namun, ketika media Jepang dan Barat melaporkan peristiwa itu, Prabowo dipotong dari bingkai foto sehingga makna politiknya berubah drastis.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, 23 September 2025, mencerminkan reposisi Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia menegaskan komitmen pada multilateralisme, keadilan internasional, serta solidaritas kemanusiaan, khususnya terkait isu Palestina, perubahan iklim, dan reformasi tata kelola global.
STUDI ini mengkaji rencana kebijakan pembatasan media sosial “satu orang satu akun” yang diusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia di bawah Menteri Nezar Patria dari Partai Gerindra, dengan membandingkannya secara komparatif terhadap pembatasan media sosial yang diterapkan di Nepal selama krisis politik September 2025. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods yang mengintegrasikan analisis kualitatif kebijakan dengan data kuantitatif dampak pembatasan, melalui kerangka Action Research (See-Judge-Act) dan metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
TRANSISI tatanan dunia global yang ditandai dengan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta bangkitnya kekuatan menengah (middle power) menciptakan lanskap geopolitik yang kompleks, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis posisi, tantangan, dan peluang Indonesia dalam kapasitasnya sebagai kekuatan menengah untuk berkontribusi pada stabilitas dan pembentukan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif dan berbasis aturan.
KONSTELASI geopolitik internasional kini ditandai oleh ketegangan simbolik antara G7 dan BRICS, dua blok yang dipersepsikan sebagai representasi Barat dan Global South. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa rivalitas tersebut tidak selalu linear.
