Category: Google Scholar

The management of the Citarum Watershed (Watershed) carried out through collaboration between the TNI (Indonesian Armed Forced) through the Regional Military Command (Kodam) III/Siliwangi and the Regional Government has so far not shown significant results. For this reason, this study aims to analyze the collaboration in handling the Citarum Watershed through the Bhakti TNI and law enforcement, using a qualitative method. Where from the research conducted it was found that the implementation of the Collaboration Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi in the handling of the Citarum Watershed and law enforcement is still faced with sectoral egoism with supporting factors in the form of regulations so that multi-sector synergy with related stakeholders is integrated. Efforts carried out in collaboration in handling the Citarum watershed and law enforcement require the participation of environmentally conscious communities on the Citarum Riverbanks and Standard Operating Procedures (SOP)/Status Procedures (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), as well as Working Relations Mechanisms in cooperation in the arrangement of the Citarum Watershed. Collaboration in handling the Citarum watershed through Bhakti TNI and law enforcement in supporting military campaign strategies requires synergy, speed and accuracy in moving people, infrastructure and equipment, as well as unity of command. To realize this, it was suggested to the President to issue a Presidential Regulation regarding the involvement of the Regional Military Commander III/Siliwangi as the person in charge of the ecosystem and environment, the need for …

Disputes in the South China Sea (SCS) occur due to the seizure of mari-time regions of Spratly and Paracel islands, the regions which are rich in natural resources of oil and gas. Indonesia is not a claimant state to the features in SCS, but Indonesia has a vital national interest to the jurisdiction of waters of the exclusive economic zone (EEZ) and the continental shelf which overlaps with claims 9 dashed lines of PRC. In analyzing and resolving these disputes, the writer uses theory of law-based state as a grand theory, the theory of international law as a middle range theory, and theory of conflict resolution as an applied theory. The method is a normative legal research. The legal materials are collected based on the identifted list of problems/issues and are assessed according to the classiftcation of the problems. The legal materials are deductively managed to draw conclusions from the problems encountered, and are further analyzed to solve these problems. Conflict resolution to maritime territorial dispute can be achieved by legal means. The dispute settlement by legal means can be done through bilateral, multilateral, arbitration, to the International Court of Justice, while the dispute resolution through CBMs can be achieved through dialogue in international fora by applying the formula 6+ 4+ 2 or 6+ 4+ 1+ 1, and by conducting survey and research cooperation in the fteld of maritime.

Tulisan ini membahas bagaimana pilar-pilar dalam visi Poros Maritim Dunia (PMD) saling terkait, terutama budaya maritim dengan diplomasi maritim. Kedua pilar ini perlu diwujudkan sebagai suatu konsep kesatuan. Penelitian terdahulu telah membahas bagaimana setiap pilar memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi PMD. Berdasarkan perspektif teori Hubungan Internasional, tulisan ini menguraikan bagaimana budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Penulis beranggapan bahwa pilar budaya maritim dan diplomasi maritim sama-sama merupakan refleksi dari kepentingan nasional yang dapat mendukung visi PMD. Selain itu, melekatnya budaya maritim pada masyarakat Indonesia dapat memberikan implikasi positif bagi input, proses, output dan outcome diplomasi maritim. Apabila dikelola dengan terarah, budaya maritim dapat dipandang sebagai instrumen soft power, pembentuk identitas nasional dan pendorong norma tata kelola keamanan kawasan yang menjadi facilitating factor bagi pencapaian kepentingan nasional melalui diplomasi maritim Indonesia. Pilar budaya maritim merupakan akar bagi diplomasi maritim untuk mencapai kepentingan nasional.

Keamananatas kepentingan nasional menjadi ‘nyawa’ dari suatu negara, menjadi hal yang dilindungi dan dipertahankan bagi setiap pihak. Ancaman, gangguan dan hambatan akan terasa apabila hal-hal tersebut diproyeksikan dapat mengganggu kepentingan nasional, yang kemudian negara dapatmempersepsikan bentuk-bentuk ancamanyang mengganggu keamanan nasional. Berangkat dari meningkatkan keamanan nasional, sebagai konsekuensinya setiap negara menggunakan deterrence dan balance of power untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dari beberapa ancaman yang dihadapi di Indonesia, ancamanserangan siberdianggap memiliki prioritas ancaman yangtinggi. Dalam analisi ini kami mencoba menggunakan pendekatan melalui teori lykke dengan membagi elemen-elemen dalam suatu formulasi strategi yaitu end, mean, dan ways, yang kemudian dirubah kedalam bentuk 4T mitigasi resiko untuk mengetahui prioritasnya.Kemudian akhirnya ditentukan strategi untuk meningkatkan keamanan nasional atas ancaman serangan siber.

Racism events that took place in the Papua Student Dormitory, Surabaya, East Java had a long tail by causing mass protests and riots in Papua and West Papua from 19 August 2019 to 23 September 2019. Mass riots by Papuans and Papuan native students were triggered by the problem of spreading propaganda on the issue of racism on a massive scale through social media by exploiting the issue of racism that is happening in the city of Surabaya. This study uses propaganda theory, social conflict theory, and national security theory in analyzing these problems. This study uses qualitative research methods with a descriptive analysis approach. Sources of data obtained through interviews, observation, and literature studies. The results showed that the propaganda issue of racism was the cause of mass unrest and social conflict in Papua and West Papua; the propaganda issue of racism is very effective in …

Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat.