This article examines Indonesia’s participation in the Board of Peace launched at the 2026 World Economic Forum in Davos as a theoretically significant case of middle power diplomacy in a fragmented global order.
Entering the 2025–2026 period, Indonesia finds itself in a phase that can be categorized as Survival Diplomacy, a pattern of foreign relations that prioritizes short-term stability through strategic compromises that risk eroding long-term sovereignty.
Naskah akademik ini menganalisis potensi ratifikasi Piagam Board of Peace (BoP) oleh Indonesia. BoP, sebuah inisiatif yang diusung oleh Donald Trump, mengusung struktur otoritarian dengan Chairman berkuasa penuh, berpotensi menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB.
This paper examines Indonesia’s strategic rationale for participating in the peace council initiative promoted by U.S. President Donald J. Trump following the World Economic Forum in Davos, January 2026, and contrasts it with France’s decision under President Emmanuel Macron to abstain.
Naskah akademik ini menganalisis eskalasi unilateralisme Amerika Serikat pada awal 2026 yang ditandai oleh agresi militer terhadap Venezuela, ancaman terbuka terhadap negara-negara di sekitarnya, serta pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keinginan menguasai Greenland
Naskah akademik ini mengkaji secara normatif eskalasi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang tercermin dalam wacana penguasaan Greenland serta gagasan pembentukan dewan perdamaian tandingan terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Naskah akademik ini menganalisis eskalasi unilateralisme Amerika Serikat pada awal 2026 yang ditandai oleh agresi militer terhadap Venezuela, ancaman terbuka terhadap negara-negara di sekitarnya, serta pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keinginan menguasai Greenland.
Tulisan ini menganalisis eskalasi krisis geopolitik yang dipicu oleh upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperoleh Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark, serta implikasinya terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
Geopolitical tensions in the Indo-Pacific in 2026 reveal an increasingly pronounced strategic paradox
menganalisis pergeseran tersebut sebagai bentuk selective legalism dan coercive diplomacy yang menantang prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB
