Lebih dari dua minggu pencarian 4 ABK KRI Layang-635 yang hilang sejak mengawal Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Filipina pada 14 Desember 2016 silam namun belum menemui hasil. Hingga kini, peristiwa itu hampir luput dari pengamatan media.
Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas batasnya, juga memberikan informasi spasial bagi publik tentang wilayahnya dan menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Peta NKRI mencantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta menggambarkan letak Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Satgas Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing dibentuk untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan.
Menjelang HUT Bakamla ke-2 pada 15 Desember 2016 mendatang, instansi yang bermotto Raksamahiva Camudresu Nusantarasya, Kami Penjaga Lautan Nusantara ini menggelar Seminar Nasional bertajuk “Mewujudkan Pengelolaan Keamanan Laut yang Ideal Melalui Sinergitas” di Hotel Aston Bandung, (6/12).
Staf Ahli Menkopolhukam bidang Kemaritiman Laksda TNI Dr. Surya Wiranto melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Lanal Banten dan Stakeholder Kemaritiman Provinsi Banten di ruang rapat Mako Lanal Banten Jl. Yos Sudarso No. 01 Merak Banten, Selasa (27/09/2016)
Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama 2 tahun belakangan ini. Ironis memang melihat sektor kemaritiman Indonesia, di satu sisi pemerintahan saat ini berada pada era maritim dengan visi dan misinya yang ingin mewujudkan Negara Maritim yang besar dan kuat.
Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama dua tahun belakangan ini. Ironis memang melihat sektor kemaritiman Indonesia, di satu sisi pemerintahan saat ini berada pada era maritim dengan visi dan misinya yang ingin mewujudkan Negara Maritim yang besar dan kuat.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Dr Surya Wiranto, S.H, MH melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang, Kepri pada (25/8/16).
Setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Natuna tidak boleh diklaim, dikuasai, dan diakuisisi oleh negara-negara manapun. Penjagaan dan pengamanan Perairan Natuna harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut secara terus menerus dan tidak boleh insidental.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman Laksamana Muda TNI Dr Surya Wiranto dalam acara Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), di Jakarta, Kamis (28/7/2016), menyatakan kita semua untuk tidak main-main dengan kedaulatan NKRI.
