Staf Ahli Menkopolhukam bidang Kemaritiman Laksda TNI Dr. Surya Wiranto melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Lanal Banten dan Stakeholder Kemaritiman Provinsi Banten di ruang rapat Mako Lanal Banten Jl. Yos Sudarso No. 01 Merak Banten, Selasa (27/09/2016)
Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama 2 tahun belakangan ini. Ironis memang melihat sektor kemaritiman Indonesia, di satu sisi pemerintahan saat ini berada pada era maritim dengan visi dan misinya yang ingin mewujudkan Negara Maritim yang besar dan kuat.
Sektor perikanan di Indonesia mulai bergairah kembali setelah terpuruk selama dua tahun belakangan ini. Ironis memang melihat sektor kemaritiman Indonesia, di satu sisi pemerintahan saat ini berada pada era maritim dengan visi dan misinya yang ingin mewujudkan Negara Maritim yang besar dan kuat.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Dr Surya Wiranto, S.H, MH melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang, Kepri pada (25/8/16).
Setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Natuna tidak boleh diklaim, dikuasai, dan diakuisisi oleh negara-negara manapun. Penjagaan dan pengamanan Perairan Natuna harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut secara terus menerus dan tidak boleh insidental.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman Laksamana Muda TNI Dr Surya Wiranto dalam acara Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), di Jakarta, Kamis (28/7/2016), menyatakan kita semua untuk tidak main-main dengan kedaulatan NKRI.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Surya Wiranto SH, MH menyatakan klaim Pemerintah Tiongkok yang menyatakan telah didukung oleh 230 partai di dunia tidak akan berpengaruh pada Keputusan Pengadilan Permanent Court of Arbitrase atas status Kawasan Laut China Selatan (LCS).
Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda, yang menyatakan tidak mengakui nine dashed line China sudah seharusnya dipatuhi oleh negeri Tirai Bambu tersebut. Sebaliknya, bukan justru menggelar kekuatan di Laut China Selatan yang dampaknya kian meruncingkan masalah di area tersebut.
Pemerintah RI cukup prihatin dengan penyanderaan Warga Negara Indonesia kembali terjadi. Terakhir, tiga anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera dan penyanderaan WNI yang sudah kesekian kalinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan, kewibawaan Indonesia tak diperhitungkan oleh negara lain atau oleh kelompok bersenjata di Filipina.
Kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk merumuskan persoalan kawasan Laut China Selatan (LCS).
