Di tengah fragmentasi global dan erosi tatanan multilateral, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Diplomasi Ketahanan sebagai doktrin politik luar negeri.
Transformasi lingkungan strategis Indo-Pasifik telah meningkatkan urgensi penguatan kekuatan maritim Indonesia sebagai instrumen pertahanan, stabilitas kawasan, dan perlindungan kepentingan nasional.
Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2026 merefleksikan rekalibrasi strategis, bukan sekadar aktivisme diplomatik episodik.
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menandai pergeseran penting dalam tatanan strategis Indo-Pasifik, terutama melalui pendekatan strategic retrenchment dan offshore balancing.
Menganalisis pola eskalasi konflik China-Taiwan, peran negara-negara kunci yang mendukung Taiwan maupun China, serta implikasi strategisnya bagi stabilitas kawasan dan sistem internasional.
Menilai skenario eskalasi konflik, peran aktor utama dan sekunder, serta implikasinya bagi Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif dan stabilitas maritim regional.
Menganalisis kerja sama tersebut sebagai instrumen strategis berbasis hukum internasional, sentralitas ASEAN, dan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menerjemahkan Kepercayaan Strategis Menjadi Realitas Kerja Sama: Analisis Kesenjangan Dan Strategi Konvergensi Minat Dalam Hubungan Indonesia-Australia
“Anchored in the Region: Makna Baru Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia dan Peran Diplomasi Track-1, Track-2, dan Track-1.5 dalam Hubungan Bilateral”
Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu: Dinamika Hukum Internasional, Politik Regional, dan Eskalasi Strategis di Indo-Pasifik.
