Tulisan ini mengkaji transformasi strategis Republik Islam Iran dalam menghadapi tekanan sistemik sejak Revolusi Iran 1979 melalui lensa teoritis realisme dan konstruktivisme, serta pendekatan action research.
Tulisan ini menganalisis eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat pasca penolakan Iran terhadap proposal damai Washington pada Maret 2026, serta implikasi pengerahan tambahan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah terhadap stabilitas global dan legitimasi hukum internasional.
Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada awal 2026 menunjukkan pergeseran karakter peperangan modern menuju perang atrisi multidimensi yang melibatkan domain militer, ekonomi, dan informasi
Konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada 2026 merepresentasikan karakter klasik perang asimetris, di mana aktor yang relatif lebih lemah tidak dituntut untuk menang secara ofensif, melainkan cukup bertahan untuk mengubah persepsi kemenangan strategis.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada awal 2026 menandai fase baru konfrontasi militer terbuka di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan internasional dan sistem ekonomi global.
Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari 2026 menandai fase baru konfrontasi strategis di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan internasional serta ekonomi global.
Pembentukan Board of Peace (BoP) melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 pada 28 Februari 2026 menandai babak baru dalam tata kelola konflik Gaza pasca eskalasi regional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, yang diklaim sebagai operasi preemptive dan berujung pada Operasi Epic Fury, memicu krisis legalitas internasional dan disrupsi geopolitik energi global.
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 menghadirkan tantangan multidimensi bagi Indonesia sebagai negara middle power yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, merupakan lompatan signifikan dalam politik luar negeri.
