Eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, yang diklaim sebagai operasi preemptive dan berujung pada Operasi Epic Fury, memicu krisis legalitas internasional dan disrupsi geopolitik energi global.
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 menghadirkan tantangan multidimensi bagi Indonesia sebagai negara middle power yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, merupakan lompatan signifikan dalam politik luar negeri.
signifikan dari dominasi unipolar Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks, dengan Perubahan struktur kekuatan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran Tiongkok muncul sebagai aktor alternatif dalam kepemimpinan ekonomi dan diplomasi global.
Perubahan struktur kekuatan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dari dominasi unipolar Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks, dengan Tiongkok muncul sebagai aktor alternatif dalam kepemimpinan ekonomi dan diplomasi global.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Gaza terjadi di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkatkan risiko instabilitas regional dan global.
Istilah “New Golden Age Alliance” yang digunakan oleh White House untuk menggambarkan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menandai pergeseran konseptual yang berpotensi mengakhiri doktrin politik luar negeri bebas dan aktif.
Naskah akademik ini menganalisis potensi ratifikasi Piagam Board of Peace (BoP) oleh Indonesia. BoP, sebuah inisiatif yang diusung oleh Donald Trump, mengusung struktur otoritarian dengan Chairman berkuasa penuh, berpotensi menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB.
Naskah akademik ini menganalisis eskalasi unilateralisme Amerika Serikat pada awal 2026 yang ditandai oleh agresi militer terhadap Venezuela, ancaman terbuka terhadap negara-negara di sekitarnya, serta pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keinginan menguasai Greenland
Naskah akademik ini mengkaji secara normatif eskalasi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang tercermin dalam wacana penguasaan Greenland serta gagasan pembentukan dewan perdamaian tandingan terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
