Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar

Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisisan Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Kepolisian Perairan melaksanakan aksi pencegahan Armed Robbery di Perairan di sejumah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia yang sangat tinggi berdasarkan laporan International Maritime Beureu (IMB).

Read More

Government’s Efforts to Minimize The Threat of Coastline Changes on The North Coast of Bengkalis Island

This study aims to analyse the changes in the coastline that will occur using geographic information system technology and formulate anticipatory efforts from the government to overcome the threat of abrasion on the north coast of Bengkalis Island, Riau Province. Bengkalis is a Regency located on the north coast of Riau Province, where the coastal area is very vulnerable to maritime disasters. This is evidenced by tidal waves or high tides that regularly occur at the end of the year in the north coastal area of the Bengkalis Regency. There are hundreds of houses and shopping centre shops submerged by the tide; this is causes harm to the community. In addition, the threat of abrasion, which causes changes to the coastline toward settlements, continues to increase every year; this problem threatens the country’s sovereignty because the worst possibility is to eliminate the island. This study found that coastal abrasion that occurred on the coast of Bengkalis Island reached 39 meters a year, and the average rate of change of the coastline was 14 meters a year. Without serious handling and countermeasures from the government, this will become a big problem.

Read More

Strategi Diplomasi Keamanan Maritim Untuk Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Faktor penyebab terjadinya krisis pangan, salah satunya disebabkan oleh adanya Eksploitasi ikan yang berlebihan. Selain itu, adanya konflik dan ketidakstabilan politik juga menjadi salah satu pemicu terjadinya krisis pangan. Salah satunya konflik antara Rusia dan Ukraina, yang menurut Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan jumlah orang yang rawan pangan meningkat dua kali lipat selama kurun 2 tahun, dimana ini disebabkan oleh efek situasi Ukraina yang tengah berkonflik yang dapat memicu meningkatkan 323 juta orang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya ancaman krisis Pangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2024 dan mengetahui strategi Diplomasi Keamanan maritim yang perlu di terapkan dalam mencegah krisis pangan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk menganalisis strategi keamanan Indonesia di bidang diplomasi maritim dalam menghadapi ancaman krisis pangan dalam rangka mewujudkan Visi Emas 2045. Penelitian kualitatif berarti peneliti mengumpulkan dan menganalisis data non-matematis sambil mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks global yang mendasarinya. Peluang diplomasi dibidang maritim dapat mengatasi krisis pangan yang dihadapi oleh dunia, termasuk dengan Indonesia, yaitu diplomasi yang dilakukan antar negara diharapkan berfokus pada menghasilkan kerjasama pada Pengelolaan Sumber Daya, Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Pengembangan Koridor Logistik Maritim. dalam menyediakan pasokan pangan, krisis pangan menjadi tantangan serius …

Read More

Indoesia’s Strategy in Facing the Vuca Threat in South China Sea

The North Natuna Sea, which is located in the Riau Archipelago, directly adjacent to the South China Sea, is Indonesia’s sovereign territory, and has a wealth of natural resources that makes this area want to be controlled by China on the basis of the nine-dash line. This unilateral claim by China has triggered conflicts from other countries because it is not in accordance with international law recognized by UNCLOS 1982. This condition can be called VUCA, namely volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, namely several difficult conditions and situations. This study will discuss the implementation of the VUCA strategy by Indonesia to deal with threats to the Natuna Sea, which aims to determine Indonesia’s strategy in dealing with the threat of sovereignty to Indonesian territorial waters. The research method uses descriptive qualitative methods with data collection techniques using literature studies. This study reveals that the strategy that can be used in dealing with the threat of VUCA is to apply VUCA Prime, namely by implementing Vision, Understanding, Clarity, and Agility adapted to the vision of Indonesia Emas 2045 in developing maritime development policies and strategies to be able to make Indonesia a center of world’s maritime civilization.

Read More

TNI Maritime Diplomacy to Maintain Regional Security Stablity In The Framework of Maintaining State Sovereignty

Indonesian maritime diplomacy is the implementation of foreign policy that is not only related to various maritime aspects at the bilateral, regional and global levels but also uses maritime assets, both civil and military to fulfill Indonesia’s national interests in accordance with the provisions of national law and international law. The use of military assets in Indonesian maritime diplomacy is carried out by the Indonesian Navy as one of the main components of national defense which besides having duties in the field of defense and security at sea, also carries out naval diplomacy duties in order to support foreign policy policies set by the government. The objectives of this study are (1) to analyze the cooperative maritime diplomacy of the TNI in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty;(2) Analyzing the TNI’s persuasive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty;(3) Analyze the TNI’s coercive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty. This study used descriptive qualitative method. The results of this study are (1) The facilities and infrastructure that are owned are still limited, Pusinfomar TNI as the TNI’s Balakpus Puspa which is still young is facing a long challenge to become a maritime security data center at the national and international level in supporting the TNI’s cooperative maritime diplomacy tasks. Awareness of the importance of maritime information data has not grown nationally so that maritime data has not been properly managed between agencies and Ministries/Agencies and there 

Read More

Strategi Integrasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Operasi Militer Dalam Mendukung Kampanye Militer

Kampanye Militer merupakan serangkaian dari beberapa Operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu (TNI 2019). Penelitian ini bertujuan a). Untuk menganalisis pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I dalam mendukung Kampanye militer di wilayah Natuna. b) Untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer. c) Untuk menganalisis Strategi integrasi Kogabwilhan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kampanye militer. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian 1) Kogabwilhan I bertugas sebagai penindak awal, pemulih, penangkal sesuai kebijakan Panglima. 2) fungsi Pemerintah Kepri meliputi Keamanan, pembangunan ekonomi dan Infrastruktur. 3). Terselenggaranya kegiatan pembinaan teritorial melalui metode Komsos dengan komponen masyarakat. Pembahasan konsep Kampanye militer Kogabwilhan I dalam pelaksanaan kerangka Strategis negara menentukan tujuan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan mengembangkan sumber daya nasional termasuk militer, namun untuk mencapainya konteksnya juga ditentukan oleh hubungan masyarakat yang menopang dan terjalin aktivitas antara sipil dan militer sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara. Kerjasama dimaknai sebagai bentuk proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing …

Read More

Collaboration on DAS Citarum Handling Through The TNI Bhakti Program and Law Enforcement In The Framework of Military Campaign Strategy

The management of the Citarum Watershed (Watershed) carried out through collaboration between the TNI (Indonesian Armed Forced) through the Regional Military Command (Kodam) III/Siliwangi and the Regional Government has so far not shown significant results. For this reason, this study aims to analyze the collaboration in handling the Citarum Watershed through the Bhakti TNI and law enforcement, using a qualitative method. Where from the research conducted it was found that the implementation of the Collaboration Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi in the handling of the Citarum Watershed and law enforcement is still faced with sectoral egoism with supporting factors in the form of regulations so that multi-sector synergy with related stakeholders is integrated. Efforts carried out in collaboration in handling the Citarum watershed and law enforcement require the participation of environmentally conscious communities on the Citarum Riverbanks and Standard Operating Procedures (SOP)/Status Procedures (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), as well as Working Relations Mechanisms in cooperation in the arrangement of the Citarum Watershed. Collaboration in handling the Citarum watershed through Bhakti TNI and law enforcement in supporting military campaign strategies requires synergy, speed and accuracy in moving people, infrastructure and equipment, as well as unity of command. To realize this, it was suggested to the President to issue a Presidential Regulation regarding the involvement of the Regional Military Commander III/Siliwangi as the person in charge of the ecosystem and environment, the need for …

Read More

The Disputes of South China Sea From International Law Perspective

Disputes in the South China Sea (SCS) occur due to the seizure of mari-time regions of Spratly and Paracel islands, the regions which are rich in natural resources of oil and gas. Indonesia is not a claimant state to the features in SCS, but Indonesia has a vital national interest to the jurisdiction of waters of the exclusive economic zone (EEZ) and the continental shelf which overlaps with claims 9 dashed lines of PRC. In analyzing and resolving these disputes, the writer uses theory of law-based state as a grand theory, the theory of international law as a middle range theory, and theory of conflict resolution as an applied theory. The method is a normative legal research. The legal materials are collected based on the identifted list of problems/issues and are assessed according to the classiftcation of the problems. The legal materials are deductively managed to draw conclusions from the problems encountered, and are further analyzed to solve these problems. Conflict resolution to maritime territorial dispute can be achieved by legal means. The dispute settlement by legal means can be done through bilateral, multilateral, arbitration, to the International Court of Justice, while the dispute resolution through CBMs can be achieved through dialogue in international fora by applying the formula 6+ 4+ 2 or 6+ 4+ 1+ 1, and by conducting survey and research cooperation in the fteld of maritime.

Read More

Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional

Tulisan ini membahas bagaimana pilar-pilar dalam visi Poros Maritim Dunia (PMD) saling terkait, terutama budaya maritim dengan diplomasi maritim. Kedua pilar ini perlu diwujudkan sebagai suatu konsep kesatuan. Penelitian terdahulu telah membahas bagaimana setiap pilar memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi PMD. Berdasarkan perspektif teori Hubungan Internasional, tulisan ini menguraikan bagaimana budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Penulis beranggapan bahwa pilar budaya maritim dan diplomasi maritim sama-sama merupakan refleksi dari kepentingan nasional yang dapat mendukung visi PMD. Selain itu, melekatnya budaya maritim pada masyarakat Indonesia dapat memberikan implikasi positif bagi input, proses, output dan outcome diplomasi maritim. Apabila dikelola dengan terarah, budaya maritim dapat dipandang sebagai instrumen soft power, pembentuk identitas nasional dan pendorong norma tata kelola keamanan kawasan yang menjadi facilitating factor bagi pencapaian kepentingan nasional melalui diplomasi maritim Indonesia. Pilar budaya maritim merupakan akar bagi diplomasi maritim untuk mencapai kepentingan nasional.

Read More

Ancaman Serangan Siber pada Keamanan Nasional Indonesia

Keamananatas kepentingan nasional menjadi ‘nyawa’ dari suatu negara, menjadi hal yang dilindungi dan dipertahankan bagi setiap pihak. Ancaman, gangguan dan hambatan akan terasa apabila hal-hal tersebut diproyeksikan dapat mengganggu kepentingan nasional, yang kemudian negara dapatmempersepsikan bentuk-bentuk ancamanyang mengganggu keamanan nasional. Berangkat dari meningkatkan keamanan nasional, sebagai konsekuensinya setiap negara menggunakan deterrence dan balance of power untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dari beberapa ancaman yang dihadapi di Indonesia, ancamanserangan siberdianggap memiliki prioritas ancaman yangtinggi. Dalam analisi ini kami mencoba menggunakan pendekatan melalui teori lykke dengan membagi elemen-elemen dalam suatu formulasi strategi yaitu end, mean, dan ways, yang kemudian dirubah kedalam bentuk 4T mitigasi resiko untuk mengetahui prioritasnya.Kemudian akhirnya ditentukan strategi untuk meningkatkan keamanan nasional atas ancaman serangan siber.

Read More
Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube