Adaptasi Prinsip Tata Kelola Denmark untuk Memperkuat Integritas dan Akuntabilitas Publik di Indonesia: Suatu Kajian Kebijakan
Adaptasi Prinsip Tata Kelola Denmark untuk Memperkuat Integritas dan Akuntabilitas Publik di Indonesia
Mengurai Kompleksitas Bandara Khusus di Kawasan Strategis Nasional (Studi Kasus Bandara PT IMIP, Morowali)
Mengurai Kompleksitas Bandara Khusus di Kawasan Strategis Nasional (Studi Kasus Bandara PT IMIP, Morowali)
Klarifikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Implikasinya Terhadap Penempatan Anggota Polri dalam Jabatan di Luar Institusi Kepolisian
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memicu interpretasi publik yang keliru seolah-olah membatasi secara total penempatan anggota Polri dalam jabatan di luar struktur kepolisian.
Transparansi sebagai Strategi Maritim: Analisis Perbandingan Hukum Filipina dan Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara
Transparansi sebagai Strategi Maritim: Analisis Perbandingan Hukum Filipina dan Indonesia di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara
The Global Implications of China’s Law of the Sea: From Legal Interpretation to Strategic Dominance
This paper examines the global impact of China’s interpretation and application of international maritime law, particularly its behavior in the South China Sea.
Implikasi Global atas Hukum Laut China: Dari Interpretasi Hukum Hingga Dominasi Strategis
Tulisan ini mengkaji dampak global dari interpretasi dan penerapan hukum laut internasional oleh China, khususnya perilakunya di Laut Cina Selatan.
Hak Konstitusional dan Kriminalisasi Warga Negara: Analisis Hukum Normatif atas Kasus Delik Ijazah Presiden dan Implikasinya bagi Penegakan Demokrasi
Penetapan delapan warga negara sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menimbulkan perdebatan mendasar tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana pencemaran nama baik.
