Website private island online.com kembali memajang pulau-pulau Indonesia untuk diperjual-belikan. Kali ini website yang dikelola perusahaan Private Islands Ins yang beralamatkan di 550 Queen St East Suite 330 Toronto itu memasarkan Pulau Ajab, Pulau Tojo Una-una dan Pulau Kumbang
Menanggapi isu hangat soal Laut China Selatan yang merupakan hal paling krusial saat ini, karena menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Terlebih lagi Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dari berbagai macam sektor, seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maka tak ayal Tiongkok mengklaim bahwa Laut Natuna sebagai daerah tradisional tangkapan nelayan Tiongkok (traditional fishing grounds) yang jelas-jelas itu merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat NKRI.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Surya Wiranto menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi atas pengelolaan pulau-pulau di Indonesia. Yang selama ini diisukan telah dijual kepada Warga Negara Asing (WNA).
Pengadilan Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda, memutuskan keberpihakannya terhadap Filipina atas sengketa terkait Laut Cina Selatan, pada Selasa, 12 Juli 2016. Pengadilan menyimpulkan bahwa dalam kasus Filipina dan Tiongkok, tidak ada landasan hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak mengeksplorasi kekayaan alam di sepanjang area yang mereka sebut nine-dash line.
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam, Laksda TNI Surya Wiranto akan luncurkan buku berjudul “Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan” di Ruang Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (25/3/16). Rencananya, mantan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Guru Besar UI Prof. Hikmahanto Juwana dan Peneliti Utama BIG, Prof. Ir. Sobar Sutisna akan bertindak sebagai pembedah buku dalam acara peluncuran buku tersebut.
CHINA dan Amerika Serikat memegang peran sentral bagi masa depan ekonomi dan keamanan Indonesia; hubungan dagang Indonesia-China melampaui USD 100 miliar pada 2023 dan investasi langsung China tercatat mencapai USD 7,4 miliar, sementara kerja sama pertahanan dengan AS melibatkan lebih dari 220 aktivitas tahunan.
KEMUNCULAN rudal hipersonik dengan kemampuan Maneuverable Reentry Vehicle (MIRV) merepresentasikan disrupsi fundamental dalam peperangan maritim modern. Senjata ini, yang terbang di stratosfer dengan kecepatan Mach 5+, mengikis konsep tradisional tentang pertahanan laut dan mengancam keusangan platform kapal permukaan besar yang menjadi tulang punggung teori Alfred Thayer Mahan. Artikel ini berargumen bahwa meskipun secara filosofis tetap relevan, teori Mahan dan teori Geoffrey Till tentang sea power membutuhkan reinterpretasi dan adaptasi yang mendalam.
PADA September 2025, parade militer di Beijing menimbulkan kontroversi global bukan karena demonstrasi kekuatan militer Tiongkok, melainkan karena insiden simbolis terkait representasi Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto berdampingan dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un pada balkon Tiananmen Square memperlihatkan pesan geopolitik yang kompleks: Tiongkok ingin menunjukkan bahwa mitranya tidak hanya otoriter, tetapi juga mencakup demokrasi besar dari Global South. Namun, ketika media Jepang dan Barat melaporkan peristiwa itu, Prabowo dipotong dari bingkai foto sehingga makna politiknya berubah drastis.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, 23 September 2025, mencerminkan reposisi Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia menegaskan komitmen pada multilateralisme, keadilan internasional, serta solidaritas kemanusiaan, khususnya terkait isu Palestina, perubahan iklim, dan reformasi tata kelola global.
STUDI ini mengkaji rencana kebijakan pembatasan media sosial “satu orang satu akun” yang diusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia di bawah Menteri Nezar Patria dari Partai Gerindra, dengan membandingkannya secara komparatif terhadap pembatasan media sosial yang diterapkan di Nepal selama krisis politik September 2025. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods yang mengintegrasikan analisis kualitatif kebijakan dengan data kuantitatif dampak pembatasan, melalui kerangka Action Research (See-Judge-Act) dan metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
