Penyerahan Amicus Curiae oleh 80 advokat dari Komite Solidaritas Advokat Indonesia untuk Keadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2026 menandai perkembangan penting dalam perdebatan batas antara obstruction of justice dan legitimate legal advocacy berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor.
Konflik daring antara netizen Korea Selatan (Knetz) dan Asia Tenggara (SEAblings) telah berkembang dari sekadar gesekan budaya populer menjadi arena kontestasi identitas nasional di ruang digital.
Kritik mahasiswa merupakan bagian inheren dari sistem demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
signifikan dari dominasi unipolar Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks, dengan Perubahan struktur kekuatan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran Tiongkok muncul sebagai aktor alternatif dalam kepemimpinan ekonomi dan diplomasi global.
Perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur di lingkungan Kementerian Pertahanan menjadi ujian penting bagi penerapan konsep kerugian negara dan prinsip praduga tak bersalah dalam rezim hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026.
Perubahan struktur kekuatan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dari dominasi unipolar Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks, dengan Tiongkok muncul sebagai aktor alternatif dalam kepemimpinan ekonomi dan diplomasi global.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Gaza terjadi di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkatkan risiko instabilitas regional dan global.
Istilah “New Golden Age Alliance” yang digunakan oleh White House untuk menggambarkan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menandai pergeseran konseptual yang berpotensi mengakhiri doktrin politik luar negeri bebas dan aktif.
Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam menerapkan tarif global menandai titik kritis dalam rezim hukum perdagangan internasional berbasis aturan.
Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Nomor 23-1239 yang memutuskan kebijakan tarif Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) sebagai tindakan inkonstitusional telah menciptakan paradoks hukum yang kompleks bagi Indonesia
