PERSOALAN sengketa yurisdiksi maritim di Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu strategis yang berlarut-larut sejak dekade awal tahun 2000-an. Konflik atas wilayah yang secara administratif terletak di perairan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, dan berbatasan dengan Sabah, Malaysia, ini bersumber dari klaim tumpang tindih landas kontinen.
PANCASILA dan penegakan hukum di Indonesia memiliki relasi simbiotik-integral, di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan roh konstitusional tertinggi dalam hierarki hukum, sementara penegakan hukum menjadi mekanisme aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila mengimplikasikan prinsip penegakan hukum spesifik, misalnya: jaminan kebebasan beragama & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sila I-II), hukum sebagai pemersatu bangsa (Sila III), partisipasi publik & akuntabilitas (Sila IV), serta perlindungan kaum marginal & keadilan sosial (Sila V).
PADA tulisan ini, saya hendak menyampaikan sebuah refleksi kritis mengenai isu strategis yang kembali mencuat dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, yakni perundingan status Blok Ambalat. Perselisihan batas maritim yang telah berlangsung lama kini memasuki babak baru, di mana kedua pemerintah menyatakan preferensi terhadap pengembangan bersama atau joint development, ketimbang mengejar penyelesaian akhir yang mengikat secara hukum. Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah apakah langkah ini merupakan inovasi diplomasi yang layak diapresiasi, atau justru sebuah penyimpangan berbahaya yang berpotensi mengikis fondasi hukum maritim yang telah kita bangun bersama.
Artikel ini telah rilis di https://rmol.id/publika/read/2025/06/22/670782/analisis-eskalasi-israel-iran-bagi-global-dan-indonesia ANALISIS Geopolitik ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan atau kebijakan institusi…
KONFERENSI yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada tanggal 18-19 Juli 2025, atas dasar kerja sama Universitas Indonesia, BPIP, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri (FOKO) ini, hadir pada momentum strategis. Tema “80 Tahun Membumikan Pancasila dalam Konteks Kaji Ulang UUD NRI 1945” tidak hanya selaras dengan Bulan Pancasila yang kita peringati setiap tahun, tetapi juga menjadi ruang evaluasi kritis atas upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dari perspektif Hukum Laut Internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sengketa status empat pulau; Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan, antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sejak 2008, serta penetapan terbaru pemerintah pusat (Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025) yang memindahkan keempat pulau tersebut ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, menimbulkan beberapa pertanyaan krusial:
Dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, eksistensi hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus dipertaruhkan.
Ketegangan mematikan antara Israel dan Iran telah meledak menjadi konflik terbuka, mewujudkan skenario perang regional yang telah lama dikhawatirkan analis. Pada Jumat, 13 Juni 2025 dini hari, Israel melancarkan serangan langsung terhadap fasilitas nuklir dan kepemimpinan militer Iran.
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menilai rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menulis ulang sejarah Indonesia sebagai langkah monumental yang layak didukung oleh seluruh komponen bangsa.
Artikel ini telah rilis di https://rmol.id/bisnis/read/2024/02/22/610362/hadapi-tantangan-global-isc-dan-fsppb-jalin-kerja-sama-perkuat-ketahanan-energi Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian dalam pasokan pangan dan energi,…
