Ekspansi Doktrin “Absolute Resolve” Pasca-Venezuela 2026
Analisis eskalasi doktrin intervensi unilateral Amerika Serikat pasca-Operasi “Absolute Resolve” di Venezuela pada 3 Januari 2026.
“Doctrine of Unilateral Hegemony” Pasca-Caracas 2026 dan Implikasi Mendesak bagi Ketahanan Strategis Indonesia
Indonesia menghadapi risiko asymmetric coercion berupa tekanan ekonomi, serangan siber, dan operasi informasi jika dianggap menghambat kepentingan strategis kekuatan besar.
Gugatan Navayo Ditolak, Mengapa Leonardi Masih Dijerat?
Kasus ini menyoroti ketidaksinkronan mendasar antara fakta hukum internasional yang menguntungkan negara dan proses penegakan hukum domestik yang mengabaikan perkembangan tersebut.
Intervensi Militer Amerika Serikat di Venezuela 2026: Analisis Pelanggaran Hukum Internasional dan Implikasi Strategis bagi Indonesia
Krisis ini merefleksikan pola eskalasi persaingan kekuatan besar yang mengabaikan norma internasional, menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan global berbasis aturan.
Penguatan Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Analisis Normatif dan Implikasi Struktural
Analisis transformasi paradigmatik kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru
Restorative Justice: Paradigma Transformatif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia untuk Memulihkan Keseimbangan Sosial dan Hubungan Kemasyarakatan
Analisis penerapan paradigma restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai respons terhadap kritik atas pendekatan retributif yang dominan.
Membangun Lumbung Digital sebagai Strategi Revitalisasi Pertanian Indonesia
Mengkaji bagaimana Platform Lumbung Digital berfungsi sebagai digital twin ekosistem pertanian, mengintegrasikan data petani, lahan, produksi, dan distribusi secara real-time
Tata Kelola Diplomasi Indonesia di Persimpangan Kepemimpinan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Institusional atas Dinamika Kementerian Luar Negeri dalam Era Transisi Kekuasaan
Efektivitas diplomasi bebas aktif sangat bergantung pada kejelasan mandat kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri, mekanisme arahan strategis yang konsisten kepada perwakilan di luar negeri, serta kerangka komunikasi publik yang transparan.
Presidensialisme Diplomatik dan Tata Kelola Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto: Analisis Hybrid Akademik-Kebijakan
Aktivisme presiden meningkatkan visibilitas global Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tantangan koordinasi dan akuntabilitas kebijakan.
Koersi Militer, Tatanan Hukum, dan Stabilitas Strategis:Latihan “Justice Mission 2025” Cina dan Masa Depan Selat Taiwan di Kawasan Indo-Pasifik
Analisis Justice Mission 2025 sebagai instrumen koersi strategis yang beroperasi di bawah ambang konflik bersenjata terbuka, namun memiliki implikasi serius terhadap stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional.