Di tengah riuhnya panggung geopolitik global pasca-Pandemi dan perang di Ukraina serta Gaza, kita disuguhi sebuah ironi klasik: Amerika Serikat masih saja gigih memerankan diri sebagai global liberator, sementara realitas di lapangan, dari Kabul yang porak-poranda hingga Kiev yang berdarah-darah, menjeritkan kegagalan sistemik. Bagi Indonesia yang tengah menapaki jalan menuju negara maju 2045, saatnya membaca ulang The Great Delusion (2018) karya John J. Mearsheimer bukan sekadar sebagai kritik akademik, melainkan sebagai peta peringatan dini atas jebakan “kebaikan yang merusak”.
Nasionalisme dan Realisme: Dua Palu Penghancur Delusi
Mearsheimer, dengan jernih dan dingin, membedah satu tesis sentral yang selama ini dianggap tabu di kalangan liberal internasionalis: “Nasionalisme dan realisme hampir selalu mengalahkan liberalisme dalam politik internasional.” Bagi kalangan elite kebijakan luar negeri Indonesia yang terbiasa dengan retorika “demokrasi sebagai tujuan akhir”, ini adalah tamparan keras.
Dalam tatanan anarki internasional, tanpa pemerintahan global, negara tidak sedang bermain catur ideologi, melainkan catur mati tentang kelangsungan hidup. Amerika di era unipolar (1992-2017) terjebak dalam apa yang Mearsheimer sebut sebagai liberal hegemony: sebuah upaya nekat membentuk ulang dunia menurut citra liberal Amerika, dengan dalil HAM, demokrasi, dan institusi multilateral. Hasilnya? Bukan perdamaian abadi ala Fukuyama, melainkan “penderitaan massal tanpa tatanan liberal yang langgeng” di Timur Tengah, ekspansi NATO yang memicu Rusia, dan kebijakan engagement terhadap China yang gagal total.
Refleksi 2025: Ketika Delusi Berubah Menjadi Tragedi
Dalam refleksi terbarunya (2025), Mearsheimer tetap pada pendirian: hegemoni liberal adalah mesin penderitaan. Perang di Ukraina bukanlah kecelakaan, melainkan produk logis dari dorongan NATO ke timur. Kebijakan AS terhadap China yang masih dibalut asumsi “liberalisasi akan mengubah Beijing” kini terbukti naif di tengah kebangkitan nasionalisme Tiongkok yang ofensif.
Para kritikus menyebut Mearsheimer terlalu pesimistis, bahkan reduksionis. Benar bahwa AS kerap bersekutu dengan rezim otoriter (Arab Saudi, Mesir) ketika kepentingan strategisnya terdesak, ini menunjukkan bahwa liberalisme hanyalah topeng, bukan mesin kebijakan. Tapi justru di situlah letak bahaya terbesar: ketika ideologi digunakan sebagai pembenaran atas ambisi kekuasaan, maka kebijakan luar negeri kehilangan akal sehat dan hanya menyisakan arogansi.
Lalu, Di Mana Posisi Indonesia?
Jika Amerika masih tersesat dalam mimpinya, Indonesia harus bertindak sebaliknya: realistis, tidak ngotot, dan berdaulat secara intelektual. Implementasinya nyata dan mendesak.
Pertama, Indonesia harus mengakhiri godaan untuk menjadi “kaki tangan liberal” di kawasan. Retorika “negara demokrasi terbesar ketiga” jangan sampai menjebak kita menjadi alat legitimasi intervensi AS di Laut China Selatan atau Pasifik. Prinsip free and active harus dikembalikan ke akar realisnya: bukan bebas memihak, melainkan bebas untuk tidak terjebak dalam skema hegemonik siapa pun.
Kedua, dalam isu Myanmar, krisis Ukraina, atau Gaza, Indonesia tidak perlu berlomba-lomba paling “liberal” dalam mengutuk. Diplomasi Indonesia harus berdiri di atas kepentingan nasional: stabilitas kawasan, perlindungan WNI, dan akses ekonomi. Bukan karena tak punya moral, tetapi karena moral tanpa kekuatan dan tanpa peta jalan realistis hanya akan membuat kita menjadi penggembira di panggung tragedi orang lain.
Ketiga, dalam negeri, jangan biarkan narasi liberal global menggerus kedaulatan kebijakan publik kita. Soal kelapa sawit, nikel, hilirisasi, atau pembatasan ekspor mineral, itu adalah hak berdaulat. Bukan karena anti-liberal, tetapi karena kita belajar dari delusi besar: tidak ada negara maju yang mencapai kejayaannya dengan tunduk pada universal values versi negara adidaya.
Refleksi Penutup: Jangan Terjebak Mimpi Orang Lain
The Great Delusion bukanlah kitab suci, dan Mearsheimer bukan nabi. Para kritikus benar: buku ini lemah dalam uji kausalitas dan penuh bias seleksi. Tapi kekuatan utamanya bukan pada metodologi, melainkan pada keberaniannya menyebut bahwa kaisar liberal tidak berpakaian. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ragam suku, agama, dan kepentingan, tidak membutuhkan mimpi besar untuk menyelamatkan dunia. Kita cukup bermimpi untuk menyelamatkan diri kita sendiri, dengan nalar, kekuatan, dan harga diri.
Saat dunia kembali tergoda oleh suara sirene regime change dan democracy promotion, ingatlah pesan Mearsheimer yang paling tajam: “Nationalism and realism almost always trump liberalism.” Bagi Indonesia, itu bukan sekadar teori. Itulah satu-satunya jalan untuk tidak menjadi korban berikutnya dari delusi besar yang tak pernah usai.
Di tengah gejolak Ukraina, Gaza, dan rivalitas AS-China, John Mearsheimer dalam The Great Delusion (2018) memperingatkan bahwa liberal hegemony, upaya AS menyebarkan demokrasi, HAM, dan institusi liberal, adalah delusi berbahaya. Nasionalisme dan realisme hampir selalu mengalahkan liberalisme di sistem anarki internasional. Hasilnya: perang tanpa akhir, penderitaan massal di Timur Tengah, ekspansi NATO yang memicu Rusia, serta kegagalan engagement dengan China.
Refleksi Mearsheimer 2025 tetap tegas: kebijakan tersebut bukan “kebaikan”, melainkan sumber instabilitas. Bagi Indonesia yang menuju Indonesia Emas 2045, pelajaran utamanya jelas: jangan ikut-ikutan retorika liberal global. Bebas-aktif harus realistis, prioritas kepentingan nasional, stabilitas kawasan, kedaulatan ekonomi (sawit, nikel, hilirisasi), bukan menjadi alat legitimasi intervensi asing.
Kritik terhadap buku ini ada: Mearsheimer dinilai terlalu pesimistis, mengabaikan aliansi AS dengan rezim otoriter, dan lemah dalam uji kausalitas. Namun, inti pesannya tetap kuat: Indonesia tak perlu menyelamatkan dunia dengan mimpi orang lain. Cukup selamatkan diri dengan nalar, kekuatan, dan harga diri nasional.
