Abstrak
Eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, yang diklaim sebagai operasi preemptive dan berujung pada Operasi Epic Fury, memicu krisis legalitas internasional dan disrupsi geopolitik energi global. Pernyataan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, yang menegaskan pentingnya kepatuhan pada Piagam PBB, memperlihatkan fragmentasi sikap Uni Eropa. Di sisi lain, respons keras Iran dan ancaman penutupan Selat Hormuz meningkatkan risiko sistemik terhadap pasokan 20 juta barel minyak per hari dan lonjakan harga energi serta emas global. Tulisan ini menganalisis dimensi hukum internasional, dinamika eskalasi militer, dampak ekonomi global, serta posisi Indonesia sebagai middle power yang menawarkan mediasi, dengan menekankan dasar konstitusional dan implikasi strategis kebijakan luar negeri bebas aktif.
Kata Kunci: Piagam PBB, preemptive strike, Selat Hormuz, strategic autonomy, hukum internasional, geopolitik energi
1. Konteks Eskalasi dan Fragmentasi Tatanan Internasional
Eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 menandai babak baru krisis tata kelola keamanan global. Operasi gabungan yang diumumkan awal Maret 2026 dengan sandi “Epic Fury” diproyeksikan sebagai preemptive strike untuk melemahkan kemampuan rudal balistik dan infrastruktur komando Iran, namun secara yuridis segera memicu perdebatan serius mengenai kepatuhan terhadap Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kritik paling eksplisit datang dari Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, yang menegaskan bahwa tindakan militer harus berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kerangka kolektif internasional. Sikap Spanyol ini kontras dengan kehati-hatian Inggris, Jerman, dan Prancis yang relatif menghindari pernyataan eksplisit soal legalitas.
Dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan bersenjata hanya sah apabila didasarkan pada mandat Dewan Keamanan atau pembelaan diri atas serangan bersenjata yang nyata dan segera. Klaim ancaman iminen sering menjadi dasar interpretasi luas atas Pasal 51, namun doktrin preemptive self-defense tetap kontroversial karena berpotensi mengikis larangan umum penggunaan kekuatan. Ketika operasi militer dilakukan tanpa resolusi eksplisit Dewan Keamanan, legitimasi internasionalnya bergantung pada pembuktian ancaman nyata yang tidak dapat dihindari melalui cara lain.
Konteks ini memperlihatkan gejala erosi rules-based international order. Pernyataan Albares bahwa “a world based on predictable rules is better than a world in which force is the only rule” mencerminkan kekhawatiran bahwa hukum internasional semakin subordinatif terhadap kalkulasi kekuatan. Di saat yang sama, presidensi Dewan Keamanan yang sedang dipegang Amerika Serikat memperumit kemungkinan lahirnya resolusi penghentian kekerasan, mengingat mekanisme veto yang diatur dalam Piagam PBB memungkinkan negara permanen menggagalkan keputusan substantif.
Dengan demikian, eskalasi 2026 bukan sekadar konflik regional, melainkan ujian terhadap efektivitas norma kolektif keamanan global. Fragmentasi sikap negara-negara Eropa memperlihatkan bahwa solidaritas normatif tidak selalu paralel dengan kepentingan strategis. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu antara legalitas formal dan legitimasi politik, yang pada akhirnya membentuk dinamika respons negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam menavigasi kepentingan nasional di tengah turbulensi sistemik.
2. Dinamika Militer dan Pergeseran Doktrin Pertahanan Iran
Respons Iran terhadap Operasi Epic Fury menunjukkan pergeseran doktrin dari deterrence terbatas menuju eskalasi berlapis. Pernyataan Mohsen Rezaei pada Januari 2026 di Teheran menegaskan bahwa era “serangan terbatas tanpa konsekuensi” telah berakhir, dengan ancaman bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan rudal presisi Iran. Serangan balasan yang diberi sandi “Operation True Promise 4” menargetkan instalasi militer di Bahrain, Qatar, dan Kuwait, termasuk fasilitas Armada Kelima Amerika Serikat.
Laporan mengenai jatuhnya tiga jet tempur F-15 di Kuwait akibat friendly fire memperlihatkan kompleksitas medan tempur modern yang sarat sistem pertahanan udara berlapis dan interoperabilitas sekutu yang belum sepenuhnya sinkron. Selain itu, pemberitaan mengenai 178 korban tewas di pihak Amerika Serikat, kombinasi akibat serangan balasan dan insiden salah sasaran, mengguncang opini domestik serta memicu perdebatan konstitusional di Kongres terkait War Powers Resolution 1973 yang membatasi kewenangan presiden dalam penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif.
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dikaitkan dengan operasi tersebut, memicu mobilisasi domestik Iran dan konsolidasi politik internal. Alih-alih memicu delegitimasi rezim, peristiwa ini justru memperkuat narasi resistensi terhadap agresi eksternal. Secara strategis, Iran memanfaatkan kemampuan rudal balistik jarak menengah dan drone untuk menciptakan deterrence asimetris terhadap superioritas udara Amerika Serikat dan Israel.
Perkembangan ini menegaskan bahwa konflik 2026 bergerak dari limited strike menuju protracted confrontation. Ketika kedua pihak menolak membuka jalur de-eskalasi segera, risiko miscalculation meningkat, khususnya di kawasan padat instalasi energi dan jalur pelayaran global. Pergeseran doktrin Iran dari tactical retaliation menjadi strategic endurance memperpanjang horizon konflik dan memperbesar biaya kolektif kawasan.
3. Geopolitik Energi dan Ancaman Penutupan Selat Hormuz
Dimensi paling sensitif dari eskalasi ini adalah potensi gangguan terhadap Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab. Dalam kondisi normal, lebih dari 20 juta barel minyak per hari, sekitar seperlima konsumsi global, melintas di selat ini. Ancaman Iran untuk membatasi atau menutup jalur tersebut segera memicu lonjakan harga minyak dan emas di pasar internasional.
Kapasitas alternatif melalui jaringan pipa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hanya sekitar 2,6 juta barel per hari, jauh di bawah volume normal. Analisis lembaga keuangan internasional memperkirakan bahwa gangguan selama tiga hingga empat pekan dapat mendorong harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel, sementara harga emas global telah menembus 5.384 dolar AS per troy ounce dan diproyeksikan berpotensi mencapai 6.300 dolar AS pada akhir 2026. Di Indonesia, harga emas domestik telah menyentuh Rp3,5 juta per gram, mencerminkan pergeseran ke aset safe haven.
Secara hukum laut internasional, rezim transit passage dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menjamin hak lintas damai dan transit di selat internasional. Penutupan sepihak berpotensi melanggar kewajiban internasional dan memicu respons kolektif. Namun dalam praktik geopolitik, kontrol de facto atas chokepoint memberi leverage strategis bagi negara pesisir.
Dengan demikian, Selat Hormuz menjadi variabel kunci dalam kalkulasi eskalasi. Setiap gangguan tidak hanya berdampak pada negara-negara Teluk, tetapi juga pada ekonomi Asia, termasuk Indonesia sebagai pengimpor energi bersih. Interdependensi energi global memperlihatkan bagaimana konflik regional segera berubah menjadi shock sistemik global.
4. Posisi Indonesia: Dasar Konstitusional dan Dilema Mediasi
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 11 UUD 1945 terkait perjanjian internasional dan perang, Indonesia berkewajiban berkontribusi pada perdamaian dunia. Pernyataan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator mencerminkan implementasi norma konstitusional tersebut sekaligus konsistensi dengan prinsip non-alignment dalam dinamika multipolar.
Namun efektivitas mediasi mensyaratkan penerimaan kedua pihak yang bertikai serta persepsi netralitas kredibel. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema antara menyatakan kecaman tegas atas pelanggaran hukum internasional dan menjaga akses diplomatik dengan semua pihak. Kritik domestik menilai bahwa sikap “menyesalkan gagalnya perundingan” belum cukup eksplisit dalam menegaskan pelanggaran terhadap integritas wilayah.
Dari perspektif strategic autonomy, Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan energi, stabilitas ekonomi, dan reputasi normatif. Ketergantungan impor minyak serta potensi gangguan pasokan membuat stabilitas Teluk menjadi kepentingan vital nasional. Pada saat yang sama, komitmen terhadap hukum internasional merupakan fondasi kredibilitas diplomasi Indonesia di forum multilateral.
Dengan demikian, posisi Indonesia bukan sekadar retorika moral, tetapi kalkulasi rasional berbasis kepentingan nasional dan mandat konstitusional. Upaya mediasi harus disertai diplomasi aktif di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, dan forum G20 untuk mendorong gencatan senjata serta membuka kembali jalur dialog.
5. Implikasi terhadap Tatanan Global dan Ekonomi Domestik
Eskalasi ini memperlihatkan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif. Ketika Dewan Keamanan terpolarisasi dan veto menghambat resolusi substantif, negara-negara menengah menghadapi vacuum governance. Situasi ini berpotensi mempercepat fragmentasi sistem internasional menuju pola bloc politics dan weaponized interdependence.
Bagi Indonesia, dampak langsung terlihat pada volatilitas harga energi, tekanan inflasi, dan risiko gangguan logistik bagi WNI di kawasan Timur Tengah. Evakuasi WNI dari Teheran yang diperintahkan Menteri Luar Negeri menunjukkan kesiapsiagaan diplomatik konsuler sebagai bagian dari kewajiban negara melindungi warga negara di luar negeri sesuai Pasal 28D UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum dan perlindungan.
Secara makroekonomi, kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi dan memperlebar defisit fiskal. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi harus mencakup diversifikasi sumber energi, optimalisasi cadangan strategis, dan percepatan transisi energi domestik. Ketahanan energi menjadi bagian integral dari ketahanan nasional dalam kerangka sistem pertahanan semesta.
Krisis ini juga menjadi pengingat bahwa stabilitas global tidak dapat dipisahkan dari tata kelola energi dan hukum internasional. Tanpa kepastian norma, volatilitas pasar akan terus menjadi instrumen tekanan geopolitik.
6. Penutup: Menjaga Norma, Menguatkan Ketahanan
Eskalasi AS-Israel-Iran 2026 memperlihatkan bagaimana krisis legalitas internasional, rivalitas kekuatan besar, dan geopolitik energi saling berkelindan. Kritik terbuka dari Spanyol menegaskan pentingnya konsistensi terhadap Piagam PBB, sementara respons keras Iran menunjukkan transformasi konflik menuju konfrontasi jangka panjang. Ancaman terhadap Selat Hormuz menempatkan ekonomi global dalam posisi rentan, memperlihatkan bahwa keamanan energi dan hukum internasional tidak dapat dipisahkan.
Bagi Indonesia, tantangan ini menuntut kepemimpinan diplomatik yang berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional. Politik bebas aktif bukan berarti netral pasif, melainkan proaktif dalam memperjuangkan supremasi hukum internasional dan mendorong de-eskalasi. Ketahanan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan WNI harus berjalan paralel dengan diplomasi multilateral.
Akhirnya, dunia dihadapkan pada pilihan mendasar antara supremasi norma atau dominasi kekuatan. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki ruang strategis sebagai middle power untuk menjembatani perbedaan, memperkuat legitimasi hukum internasional, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah turbulensi geopolitik global.
Profil Penulis: Adv.Dr. Surya Wiranto, SH MH., adalah seorang Laksamana Muda (Purn) TNI AL dan analis strategis senior yang mengkhususkan diri pada isu keamanan Indo-Pasifik, Hukum Laut Internasional dan kemaritiman. Beliau menjabat sebagai Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan berafiliasi dengan sejumlah lembaga strategis serta pertahanan Indonesia dan internasional. Dr. Wiranto mengajar di bidang Keamanan Maritim dan Hukum Laut Internasional di Universitas Pertahanan RI, serta menulis di berbagai media mengenai diplomasi kekuatan menengah, geoekonomi, dan tatanan kawasan Indo-Pasifik.
Daftar Pustaka
- Charter of the United Nations, 1945.
- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- War Powers Resolution, 50 U.S.C. §§1541–1548 (1973).
- Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Spanyol, wawancara Bloomberg Television, Februari 2026.
- Rilis Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengenai Operasi Epic Fury, Maret 2026.
- Laporan pasar energi dan proyeksi harga komoditas global 2026.
