Perang Atrisi Multidimensi Iran dan Eskalasi Selat Hormus: Implikasi terhadap Stabilitas Global, Hukum Internasional, dan Arsitektur Keamanan Kolektif

Abstrak

Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada awal 2026 menunjukkan pergeseran karakter peperangan modern menuju perang atrisi multidimensi yang melibatkan domain militer, ekonomi, dan informasi. Penutupan Selat Hormus, serangan terhadap infrastruktur energi, serta operasi informasi berbasis disinformasi mencerminkan strategi Iran untuk menciptakan tekanan sistemik terhadap lawan. Tulisan ini menganalisis dinamika tersebut dalam perspektif hukum internasional, keamanan kolektif, dan geopolitik energi global. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analitis, kajian ini menyoroti keterbatasan power projection Amerika Serikat, fragmentasi aliansi NATO, serta meningkatnya risiko eskalasi regional. Solusi yang ditawarkan menekankan pentingnya diplomasi maritim, penguatan rezim hukum laut, dan stabilisasi jalur energi global sebagai bagian dari arsitektur keamanan internasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: perang atrisi, Selat Hormus, keamanan energi, hukum internasional, operasi informasi, NATO

1. Konteks Geopolitik dan Karakter Perang Modern

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada awal 2026 merefleksikan transformasi mendasar dalam karakter peperangan kontemporer yang tidak lagi terbatas pada konfrontasi militer konvensional, melainkan berkembang menjadi perang atrisi multidimensi yang mengintegrasikan instrumen militer, ekonomi, dan informasi secara simultan. Dalam konteks ini, doktrin pertahanan Iran secara historis tidak dirancang untuk dominasi konvensional berbasis superioritas teknologi atau kekuatan tempur terbuka, melainkan berorientasi pada strategi penahanan (deterrence by denial) dan pengikisan kekuatan lawan melalui perang jangka panjang yang mengandalkan daya tahan nasional. Penutupan Selat Hormus pada akhir Februari 2026, yang secara geografis memiliki lebar sekitar 33 kilometer dan menjadi jalur transit hampir 20-25 persen perdagangan minyak dunia, merupakan manifestasi konkret dari strategi tersebut, di mana Iran memanfaatkan choke point maritim sebagai instrumen tekanan geopolitik terhadap sistem energi global.

Dalam kerangka hukum internasional, tindakan penutupan jalur pelayaran internasional ini menimbulkan persoalan serius terkait prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), khususnya Pasal 38 yang menjamin hak lintas transit (transit passage) di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Namun demikian, Iran secara de facto mengonstruksikan narasi keamanan nasional untuk membenarkan pembatasan tersebut dengan dalih ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya. Di sisi lain, eskalasi ini juga memperlihatkan bagaimana konflik regional dapat dengan cepat bertransformasi menjadi krisis global akibat keterkaitan erat antara keamanan energi dan stabilitas ekonomi internasional, sehingga menciptakan tekanan sistemik terhadap negara-negara industri dan pasar energi global.

2. Analisis Strategi Perang Atrisi dan Tekanan Ekonomi

Strategi perang atrisi yang diterapkan Iran menunjukkan penggunaan pendekatan non-linear warfare, di mana tekanan tidak hanya diarahkan pada target militer, tetapi juga terhadap infrastruktur ekonomi strategis seperti kilang minyak, pelabuhan energi, dan jalur distribusi logistik. Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk dan dugaan gangguan terhadap infrastruktur di wilayah seperti Haifa mencerminkan upaya untuk menciptakan disrupsi pasar energi global yang berdampak langsung pada kenaikan harga minyak dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Dalam perspektif teori keamanan energi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai energy coercion strategy, yaitu penggunaan sumber daya energi sebagai instrumen tekanan politik terhadap lawan.

Dampak lanjutan dari strategi ini adalah munculnya tekanan domestik di negara-negara target akibat inflasi energi, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan politik terhadap pemerintah untuk mengakhiri konflik. Fenomena ini sejalan dengan konsep economic statecraft dalam hubungan internasional, di mana instrumen ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Secara hukum, serangan terhadap infrastruktur sipil menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, yang melarang serangan terhadap objek sipil kecuali memiliki kontribusi langsung terhadap operasi militer.

Selain itu, penanaman sekitar 6.000-8.000 ranjau laut dengan kemampuan akustik di sekitar Selat Hormus menunjukkan tingkat adaptasi teknologi Iran dalam menghadapi superioritas maritim Amerika Serikat. Penggunaan ranjau laut ini secara hukum diatur dalam San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994, yang memperbolehkan penggunaan ranjau dengan syarat tidak membahayakan pelayaran sipil secara indiscriminatory, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan risiko besar terhadap kapal komersial.

3. Keterbatasan Power Projection dan Fraktur Aliansi

Meskipun Amerika Serikat memiliki kemampuan blue water navy yang memungkinkan proyeksi kekuatan global, realitas operasional di Selat Hormus menunjukkan adanya mismatch antara karakter kekuatan militer yang dimiliki dengan kebutuhan taktis di medan operasi yang sempit dan kompleks. Kapal induk berukuran besar, yang menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan Amerika, justru menghadapi kerentanan tinggi terhadap ranjau laut dan serangan asimetris, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam konteks konflik terbatas di choke point maritim.

Permintaan Amerika Serikat terhadap dukungan negara-negara sekutu untuk membuka kembali Selat Hormus mencerminkan kebutuhan akan legitimasi politik dan dukungan operasional, namun respon yang cenderung hati-hati dari negara-negara Eropa dan Asia menunjukkan adanya fraktur dalam aliansi keamanan kolektif. Dalam konteks NATO, prinsip collective defense sebagaimana diatur dalam Pasal 5 North Atlantic Treaty tidak secara otomatis berlaku dalam konflik yang tidak secara langsung mengancam wilayah anggota, sehingga menciptakan ambiguitas dalam respons aliansi.

Selain itu, dinamika politik domestik di negara-negara Eropa, termasuk tekanan publik terkait konflik di Timur Tengah dan isu kemanusiaan, turut mempengaruhi keputusan pemerintah dalam memberikan dukungan militer. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi domestik menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, yang pada akhirnya membatasi kemampuan Amerika Serikat dalam membangun koalisi militer global sebagaimana pada konflik-konflik sebelumnya.

4. Operasi Informasi dan Perang Psikologis

Dimensi lain yang menonjol dalam konflik ini adalah penggunaan operasi informasi (information operations) sebagai bagian dari strategi perang modern, di mana disinformasi, propaganda, dan teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk membentuk persepsi publik dan melemahkan legitimasi lawan. Penyebaran video yang diduga deepfake terkait tokoh politik seperti Benjamin Netanyahu mencerminkan evolusi perang psikologis dari medium tradisional ke platform digital yang memiliki jangkauan global dan kecepatan penyebaran tinggi.

Dalam kerangka teori komunikasi strategis, tujuan utama dari operasi informasi bukan semata-mata mengubah keyakinan publik secara langsung, melainkan menciptakan keraguan (manufactured doubt) dan skepticism yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Hal ini sejalan dengan konsep gray propaganda, di mana sumber informasi diketahui namun kredibilitas kontennya dipertanyakan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada opini publik domestik, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap legitimasi suatu negara dalam konflik.

Secara hukum, regulasi terhadap disinformasi dalam konflik bersenjata masih menjadi area abu-abu dalam hukum internasional, meskipun prinsip-prinsip umum seperti larangan propaganda perang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dapat menjadi rujukan normatif. Namun, perkembangan teknologi AI menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada, sehingga memerlukan pembaruan regulasi di tingkat internasional.

5. Risiko Eskalasi dan Opsi Strategis

Risiko eskalasi konflik di Selat Hormus sangat tinggi, terutama jika operasi pembukaan jalur pelayaran dilakukan secara paksa oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam skenario ini, konfrontasi langsung dengan Iran berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan operasi laut dan kemungkinan terbatas operasi darat, meskipun kondisi geografis Iran yang didominasi pegunungan dan pertahanan berlapis membuat invasi darat menjadi sangat kompleks dan berbiaya tinggi.

Data menunjukkan bahwa dalam dua minggu pertama konflik, Amerika Serikat telah mengeluarkan sekitar 12 miliar dolar AS untuk operasi militer, yang mencerminkan tingginya biaya perang modern bahkan dalam fase awal. Dalam perspektif strategic endurance, konflik ini cenderung berkembang menjadi perang jangka panjang di mana kemenangan ditentukan oleh kemampuan masing-masing pihak dalam mempertahankan daya tahan ekonomi, militer, dan sosial.

Terdapat tiga opsi strategis bagi Amerika Serikat, yaitu melanjutkan negosiasi, menarik diri dari kawasan, atau meningkatkan eskalasi militer. Masing-masing opsi memiliki konsekuensi hukum dan politik yang signifikan, termasuk risiko pelanggaran prinsip non-intervention dalam hukum internasional serta potensi delegitimasi di mata komunitas global. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan diplomasi multilateral dan de-eskalasi menjadi semakin relevan dalam konteks ini.

6. Solusi, Aksi, dan Penutup

Dalam menghadapi kompleksitas konflik di Selat Hormus, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, diplomasi, dan keamanan maritim. Penguatan rezim hukum laut internasional melalui implementasi UNCLOS secara konsisten menjadi langkah fundamental untuk menjamin kebebasan navigasi dan mencegah tindakan unilateral yang dapat mengganggu stabilitas global. Selain itu, pembentukan mekanisme keamanan kolektif regional yang melibatkan negara-negara Teluk, kekuatan besar, dan organisasi internasional dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi militer sepihak.

Di sisi lain, pengembangan kapasitas dalam menghadapi operasi informasi, termasuk regulasi terhadap penggunaan teknologi AI dalam konflik, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas informasi dan stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kepentingan strategis terhadap keamanan jalur perdagangan global, peran diplomasi maritim dan partisipasi aktif dalam forum internasional menjadi krusial untuk mendorong penyelesaian damai konflik.

Sebagai penutup, konflik Iran-Amerika Serikat di Selat Hormus menunjukkan bahwa peperangan modern tidak lagi bersifat linear, melainkan multidimensional dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif, berbasis hukum, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang sistem internasional.

Profil Penulis: Adv.Dr. Surya Wiranto, SH MH., adalah seorang Laksamana Muda (Purn) TNI AL dan analis strategis senior yang mengkhususkan diri pada isu keamanan Indo-Pasifik, Hukum Laut Internasional dan kemaritiman. Beliau menjabat sebagai Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan berafiliasi dengan sejumlah lembaga strategis serta pertahanan Indonesia dan internasional. Dr. Wiranto mengajar di bidang Keamanan Maritim dan Hukum Laut Internasional di Universitas Pertahanan RI, serta menulis di berbagai media mengenai diplomasi kekuatan menengah, geoekonomi, dan tatanan kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Booth, Ken. Strategy and Ethnocentrism. London: Croom Helm, 1979.
2. Clausewitz, Carl von. On War. Princeton: Princeton University Press, 1984.
3. International Committee of the Red Cross. Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols. Geneva: ICRC, 1977.
4. Kraska, James. Maritime Power and the Law of the Sea. Oxford: Oxford University Press, 2011.
5. Nye, Joseph S. The Future of Power. New York: PublicAffairs, 2011.
6. San Remo Manual. International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
7. United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
8. Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill, 1979.
9. Yergin, Daniel. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Free Press, 1991.