Pembentukan Board of Peace (BoP) melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 pada 28 Februari 2026 menandai babak baru dalam tata kelola konflik Gaza pasca eskalasi regional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Policy brief ini menganalisis implikasi strategis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam konteks potensi coercive bargaining diplomacy yang memanfaatkan isu kedaulatan Papua sebagai pressure point geopolitik
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, merupakan lompatan signifikan dalam politik luar negeri.
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana pada 19 Februari 2026 menandai fase baru diplomasi Indonesia di tengah konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Diplomasi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan orientasi realistis dan kehati-hatian dalam merespons konflik Palestina melalui keterlibatan di Board of Peace (BOP).
Artikel ini menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) melalui pendekatan foreign policy analysis yang diperkaya dengan kerangka normatif hukum internasional.
Naskah akademik ini menganalisis potensi ratifikasi Piagam Board of Peace (BoP) oleh Indonesia. BoP, sebuah inisiatif yang diusung oleh Donald Trump, mengusung struktur otoritarian dengan Chairman berkuasa penuh, berpotensi menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB.
