Diplomasi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan orientasi realistis dan kehati-hatian dalam merespons konflik Palestina melalui keterlibatan di Board of Peace (BOP).
Artikel ini menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) melalui pendekatan foreign policy analysis yang diperkaya dengan kerangka normatif hukum internasional.
The statement delivered by the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, at the 2026 National Coordination Meeting of Central and Local Governments highlights that contemporary nuclear war does not necessarily require direct military involvement by all affected states.
Artikel ini menganalisis Selat Hormuz sebagai ilustrasi utama pergeseran paradigma kekuatan dalam geopolitik maritim abad ke-21, di mana kekuatan tidak lagi terutama diukur melalui kehancuran militer, melainkan melalui kemampuan memanipulasi dan mengganggu fungsi sistemik yang menopang keamanan dan ekonomi global.
Proses integrasi ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat selama beberapa dekade baru-baru ini mencapai titik balik strategis.
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menandai pergeseran penting dalam tatanan strategis Indo-Pasifik, terutama melalui pendekatan strategic retrenchment dan offshore balancing.
This article examines Indonesia’s participation in the Board of Peace launched at the 2026 World Economic Forum in Davos as a theoretically significant case of middle power diplomacy in a fragmented global order.
Entering the 2025–2026 period, Indonesia finds itself in a phase that can be categorized as Survival Diplomacy, a pattern of foreign relations that prioritizes short-term stability through strategic compromises that risk eroding long-term sovereignty.
Naskah akademik ini menganalisis potensi ratifikasi Piagam Board of Peace (BoP) oleh Indonesia. BoP, sebuah inisiatif yang diusung oleh Donald Trump, mengusung struktur otoritarian dengan Chairman berkuasa penuh, berpotensi menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB.
This paper examines Indonesia’s strategic rationale for participating in the peace council initiative promoted by U.S. President Donald J. Trump following the World Economic Forum in Davos, January 2026, and contrasts it with France’s decision under President Emmanuel Macron to abstain.
