Abstrak
Artikel ini menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) melalui pendekatan foreign policy analysis yang diperkaya dengan kerangka normatif hukum internasional. Fokus utama tulisan ini adalah bagaimana Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memanfaatkan forum perdamaian non-PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang bersifat kondisional, pragmatis, dan berorientasi tujuan. Artikel ini menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam BOP tidak dimaksudkan sebagai bentuk legitimasi politik tanpa syarat, melainkan sebagai strategi untuk menghentikan kekerasan di Gaza, memperluas akses kemanusiaan, dan menjaga momentum solusi dua negara. Dengan menelaah dinamika koalisi negara-negara mayoritas Muslim, risiko dominasi kekuatan besar, serta opsi keluar sebagai instrumen leverage, artikel ini berkontribusi pada literatur kebijakan luar negeri negara berkembang dalam tata kelola perdamaian global.
Kata kunci: kebijakan luar negeri Indonesia, Board of Peace, Palestina, diplomasi multilateral, koalisi politik, perdamaian global.
1. Konteks Kebijakan dan Lingkungan Strategis Global
Kebijakan luar negeri Indonesia secara historis berakar pada prinsip anti-kolonialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, namun dalam praktiknya selalu dijalankan melalui kalkulasi strategis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan global. Dalam konteks konflik Gaza yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dengan korban jiwa sekitar 71.000 orang, kebuntuan mekanisme perdamaian internasional mendorong negara-negara menengah seperti Indonesia untuk mencari jalur diplomasi alternatif di luar format konvensional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Board of Peace (BOP), yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, muncul dalam konteks ini sebagai forum ad hoc yang bertujuan menghentikan kekerasan, membuka akses kemanusiaan, dan menciptakan ruang negosiasi politik.
Keputusan Indonesia untuk terlibat dalam BOP memunculkan perdebatan publik yang intens, terutama terkait risiko politisasi, dominasi kekuatan besar, dan ketidakjelasan posisi forum tersebut dalam arsitektur multilateralisme global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat instrumen kebijakan, bukan komitmen ideologis jangka panjang. Penekanan pada opsi peninjauan ulang dan penarikan diri menandai pendekatan kebijakan luar negeri yang realistis, di mana fleksibilitas dan leverage politik dipertahankan sebagai bagian dari strategi nasional.
2. Analisis Masalah: Efektivitas, Risiko, dan Persepsi Internasional
Permasalahan utama dalam keterlibatan Indonesia di BOP terletak pada ketegangan antara efektivitas diplomasi dan risiko reputasional. Di satu sisi, BOP dipandang sebagai satu-satunya forum yang secara faktual mampu mendorong penghentian sementara kekerasan dan pembukaan akses kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, absennya struktur formal PBB memunculkan kekhawatiran bahwa forum ini dapat dimanfaatkan sebagai alat kepentingan sepihak, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel.
Dalam perspektif foreign policy analysis, risiko ini tidak dihindari, melainkan dikelola. Indonesia secara sadar memilih untuk masuk ke dalam forum guna mempengaruhi proses dari dalam, alih-alih berada di luar tanpa akses terhadap pengambilan keputusan. Strategi ini sejalan dengan pola kebijakan luar negeri negara-negara menengah yang memanfaatkan partisipasi selektif dalam forum internasional sebagai sarana untuk memaksimalkan pengaruh dengan sumber daya terbatas.
3. Koalisi Negara Muslim dan Manajemen Leverage
Elemen kunci dalam strategi Indonesia di BOP adalah pembentukan koalisi dengan tujuh negara mayoritas Muslim lainnya. Konsultasi yang dilakukan di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York dan pertemuan lanjutan menunjukkan bahwa Indonesia tidak memandang BOP sebagai arena bilateral Amerika Serikat-Israel semata, melainkan sebagai ruang kontestasi politik yang dapat diseimbangkan melalui kekuatan kolektif.
Koalisi ini berfungsi sebagai mekanisme manajemen leverage, baik terhadap Amerika Serikat maupun terhadap dinamika internal BOP. Dengan bertindak bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania, Indonesia meningkatkan daya tawarnya dan mengurangi risiko marginalisasi. Dalam literatur kebijakan luar negeri, pendekatan ini mencerminkan strategi soft balancing yang lazim digunakan negara-negara non-hegemonik.
4. Solusi Kebijakan: Partisipasi Kondisional dan Tujuan Substantif
Solusi kebijakan yang ditempuh Indonesia diwujudkan melalui partisipasi kondisional yang diikat pada tujuan substantif yang jelas. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP hanya dapat dibenarkan sejauh forum tersebut berkontribusi pada penghentian kekerasan di Gaza, perlindungan warga sipil, dan kemajuan menuju solusi dua negara. Tujuan ini berfungsi sebagai parameter evaluatif sekaligus batas politik yang tidak dapat dinegosiasikan.
Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan BOP sebagai instrumen kebijakan jangka pendek tanpa mengorbankan konsistensi posisi jangka panjangnya terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks tata kelola perdamaian global, strategi ini menunjukkan bagaimana forum non-PBB dapat digunakan secara instrumental tanpa menggantikan legitimasi mekanisme multilateral formal.
5. Aksi: Implementasi, Evaluasi, dan Komunikasi Publik
Pada tataran implementasi, Indonesia menilai capaian awal BOP melalui indikator empiris, seperti pembukaan perlintasan Rafah dan mulai mengalirnya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun bersifat sementara dan rentan terhadap pelanggaran, capaian ini dipandang sebagai justifikasi awal bagi keterlibatan Indonesia.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan kesiapan untuk menarik diri apabila arah BOP menyimpang dari tujuan utama. Opsi keluar dipertahankan sebagai instrumen leverage politik, bukan sekadar langkah defensif. Selain itu, pemerintah menyadari tantangan komunikasi publik akibat sifat diplomasi yang konfidensial, sehingga dialog terbuka dengan tokoh masyarakat diposisikan sebagai bagian dari strategi legitimasi domestik.
6. Penutup: Implikasi bagi Studi Kebijakan Luar Negeri
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan pendekatan kebijakan luar negeri yang pragmatis, berbasis tujuan, dan sensitif terhadap dinamika kekuasaan global. Dalam perspektif foreign policy analysis, langkah ini menunjukkan bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan forum ad hoc untuk memperluas pengaruhnya tanpa terikat secara permanen.
Kasus Indonesia dalam BOP memberikan kontribusi empiris bagi studi kebijakan luar negeri dan tata kelola perdamaian global, khususnya mengenai peran negara menengah dalam mengelola risiko, membangun koalisi, dan menjaga konsistensi normatif di tengah keterbatasan struktural. Selama keterlibatan tersebut tetap diarahkan pada perlindungan rakyat Gaza dan kemajuan menuju solusi dua negara, strategi ini dapat dipandang sebagai praktik kebijakan luar negeri yang rasional dan bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
- Charter of the United Nations. 1945.
- Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Geneva Conventions Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. 1949.
- Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (New York Agreement). 1962.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pernyataan Resmi tentang Situasi Palestina dan Gaza, 2024–2025.
- Dokumen dan siaran pers Presiden Republik Indonesia terkait Board of Peace dan diplomasi Palestina, Jakarta, 2025.
