Abstrak
Artikel ini menganalisis fenomena mengemukanya Indonesia sebagai kekuatan moral global yang dipicu oleh pidato Presiden Republik Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana strategi diplomasi empatik yang diusung Indonesia berhasil mentransformasi persepsi internasional dan mereposisi negara tersebut dari sekadar pemain regional menjadi pemimpin moral. Analisis berfokus pada tiga pilar aksi: retorika berbasis nilai kemanusiaan di PBB, diplomasi lapangan yang gigih oleh Menteri Luar Negeri, dan komitmen nyata melalui pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dan relawan kemanusiaan ke Gaza. Temuan menunjukkan bahwa “Pendekatan Jakarta” yang memadukan ketulusan moral dengan aksi nyata telah menciptakan suatu bentuk soft power revolusioner, menghasilkan pengakuan luas dari komunitas global dan institusi seperti PBB, serta membuka paradigma baru dalam hubungan internasional di mana kekuatan tidak lagi semata-mata diartikan sebagai kapasitas militer atau ekonomi, melainkan sebagai kredibilitas etis dan empati.
Kata Kunci: Diplomasi Empatik, Kekuatan Moral, Soft Power Revolusioner, Tata Kelola Global, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Perdamaian Internasional.
1. Konteks Historis dan Geopolitik Kebangkitan Diplomasi Indonesia
Dalam peta geopolitik global abad ke-21 yang sering kali didominasi oleh persaingan kekuatan besar dan realpolitik, kemunculan Indonesia sebagai suara moral yang signifikan merupakan perkembangan yang patut dicermati. Peristiwa pivotal yang menjadi katalis bagi transformasi persepsi ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 23 September 2025. Pidato yang berdurasi dua belas menit tersebut disampaikan dalam konteks ketegangan internasional yang memuncak, khususnya terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang kembali memanas. Berbeda dengan retorika diplomatik konvensional yang sarat dengan muatan politik dan kepentingan nasional, pidato tersebut justru mengedepankan narasi universal tentang kemanusiaan, empati, dan kritik terhadap kegagalan kolektif dalam menjaga perdamaian. Esensi dari pidato itu menegaskan bahwa perdamaian bukanlah komoditas yang dapat dihadiahkan oleh negara kuat kepada yang lemah, melainkan hak asasi setiap insan dan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional. Resonansi langsung dari pesan ini terlihat dari respons media global terkemuka; CNN International, misalnya, menayangkannya berulang kali dengan tajuk “Voice of the East,” sementara BBC dalam editorialnya mengangkat konsep “The Jakarta Doctrine” sebagai sebuah paradigma dimana moralitas memimpin diplomasi. Ledakan di ruang digital, dengan tagar #IndonesiaForPeace mencapai lebih dari tujuh puluh juta interaksi dalam kurang dari dua puluh empat jam dan menjadi tren utama di platform seperti Twitter dan TikTok, menunjukkan bahwa pesan tersebut berhasil menyentuh nalar publik global, melampaui batas-batas negara dan budaya. Fenomena ini menandai dimulainya sebuah babak baru dimana Indonesia tidak lagi hanya dikenal melalui lensa keindahan alam Bali atau pertumbuhan ekonominya, tetapi melalui otoritas moral yang mulai diperhitungkan dalam percakapan global.
2. Analisis Masalah: Dekonstruksi Kekuatan dan Kritik terhadap Diplomasi Konvensional
Kemunculan Indonesia sebagai moral powerhouse ini pada dasarnya merupakan respons implisit terhadap kegagalan dan kebuntuan model diplomasi konvensional dalam menyelesaikan konflik-konflik humanitarian yang kompleks, khususnya di Palestina. Diplomasi tradisional yang sering kali dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang masif telah terbukti menghasilkan jalan baku, dimana solusi dua negara untuk Israel dan Palestina, meski secara formal didukung, dalam praktiknya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pendekatan realis yang mendominasi hubungan internasional, dengan fokus pada kalkulasi kekuatan dan keamanan nasional, kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan yang menjadi korban, sebagaimana terlihat dalam penderitaan warga sipil di Gaza. Dalam konteks inilah pidato Presiden Indonesia hadir sebagai sebuah kritik yang halus namun tajam, menyerukan dekonstruksi ulang terhadap definisi kekuatan dalam politik global. Pernyataan seperti “Keadilan tak boleh tunduk pada kekuatan dan perdamaian tak boleh lahir dari ketakutan” secara efektif membongkar asumsi dasar bahwa kekuasaan selalu bersifat koersif. Analisis dari para pakar, seperti Prof. Harold Edington dari Oxford University, yang menyebutnya sebagai “realitas geopolitik baru,” mengonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Indonesia bukanlah sekadar retorika kosong, melainkan sebuah strategi yang dengan sengaja memanfaatkan celah dalam sistem global yang lelah akan konflik. Masalah mendasar yang coba diatasi oleh Indonesia adalah defisit empati dan krisis legitimasi dalam tata kelola global. Dengan konsisten menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina dalam setiap forum internasional, sebagaimana yang terus diupayakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menlu Sugiono, Indonesia membangun kredibilitasnya sebagai pihak yang konsisten dan tidak hipokrit, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak yang biasanya saling berseberangan.
3. Solusi Teoretis dan Operasional: Pilar “Pendekatan Jakarta”
Solusi yang ditawarkan Indonesia dapat dirangkum dalam sebuah kerangka yang disebut sebagai “Pendekatan Jakarta”, yang dibangun di atas tiga pilar operasional utama. Pilar pertama adalah diplomasi retorika berbasis nilai yang mengutamakan prinsip-prinsip universal kemanusiaan. Pidato di PBB adalah manifestasi sempurna dari pilar ini, dimana bahasa yang digunakan sederhana, langsung, dan mengakar pada nilai-nilai bersama umat manusia, sehingga mampu memotivasi respons emosional dan intelektual yang luas dari berbagai audiens, mulai dari delegasi PBB hingga masyarakat sipil di seluruh dunia. Pilar kedua adalah diplomasi lapangan yang proaktif dan tanpa sekat, seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam misi maratonnya ke Kairo, Amman, dan perbatasan Rafah. Konsep “diplomasi kemanusiaan tanpa batas” yang diusungnya mencerminkan komitmen untuk berinteraksi dengan semua pihak, tanpa memandang blok politik, selama terdapat peluang untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pertemuan tertutup yang dilakukannya dengan pejabat Israel moderat, yang kemudian dilaporkan oleh diplomat PBB telah membuka akses kemanusiaan terbatas, membuktikan efektivitas pendekatan non-confrontational dan berbasis empati ini. Pilar ketiga adalah komitmen pada aksi nyata dan kontribusi material. Persiapan dan pengiriman Kontingen Garuda Perdamaian di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rahmat Ardiansyah ke Gaza, yang dilengkapi dengan pelatihan khusus penanganan situasi humanitarian, serta kerja relawan kemanusiaan seperti Rina Ayu Pratiwi dari Bandung yang mengelola tenda belajar darurat dan distribusi bantuan, menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak berhenti pada kata-kata. Ketiga pilar ini saling memperkuat; kredibilitas moral dari pidato presiden membuka pintu bagi diplomasi lapangan Retno, yang pada akhirnya dimanifestasikan secara nyata oleh aksi TNI dan relawan di lapangan.
4. Aksi dan Implementasi: Dari Retorika ke Realitas di Medan Konflik
Implementasi dari “Pendekatan Jakarta” diuji secara langsung dalam medan konflik yang sesungguhnya, menghasilkan dampak yang terukur dan dapat diamati. Dalam konteks diplomasi tingkat tinggi, upaya Indonesia memuncak dalam Konferensi Perdamaian Internasional di Sharm El Sheikh, Mesir. Dalam forum yang dihadiri perwakilan dari 80 negara ini, Menteri Luar Negeri memain peran kunci sebagai mediator dan fasilitator. Negosiasi tertutup yang dipimpinnya selama enam jam berhasil menghasilkan “Sharm El Sheikh Peace Accord”, sebuah dokumen gencatan senjata yang menekankan penghentian serangan, pengiriman bantuan tanpa hambatan, dan pembentukan zona aman di bawah pengawasan PBB. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tekanan moral global yang dibangun sebelumnya melalui kampanye digital dan dukungan media, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kredibel dan netral. Secara paralel, di lapangan, pasukan penjaga perdamaian TNI yang tiba di Gaza menerapkan doktrin operasi yang unik dan humanis. Di bawah komando Letnan Kolonel Rahmat, pasukan tidak hanya fokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga pada interaksi sosial-budaya, seperti mempelajari bahasa Arab dasar dan menghormati adat setempat. Filosofi “senyum adalah senjata pertama” yang diterapkan menjadi pembeda signifikan dari pasukan penjaga perdamaian negara lain, meningkatkan penerimaan masyarakat lokal, sebagaimana dilaporkan oleh pengamat PBB. Sementara itu, kerja keras relawan seperti Rina Pratiwi, yang viral setelah foto dirinya memeluk seorang anak Gaza diterbitkan The Guardian, memberikan wajah manusiawi dari seluruh misi Indonesia. Aksi-aksi nyata ini, mulai dari meja perundingan elite hingga tenda-tenda pengungsian, membentuk sebuah ekosistem diplomasi yang koheren dan efektif, yang kemudian diakui oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan mengundang Indonesia untuk memimpin forum khusus “Humanity First” dan menyematkan gelar “Chair of Moral Diplomacy”.
5. Dampak dan Resonansi terhadap Reputasi dan Kebijakan Global
Aksi diplomasi empatik Indonesia tersebut menghasilkan dampak yang mendalam dan multi-segi, baik bagi reputasi internasional Indonesia sendiri maupun terhadap wacana kebijakan luar negeri global. Pada tingkat reputasi, terjadi transformasi dramatis dari negara dengan ekonomi berkembang menjadi sebuah global moral actor. Media internasional utama seperti The Washington Post, The Guardian, dan Al Jazeera konsisten memberitakan Indonesia dengan narasi yang positif, menyoroti konsistensi dan ketulusannya. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolis; ia berimplikasi praktis terhadap peningkatan soft power Indonesia, yang memudahkan lobi-lobi internasionalnya dan memperkuat posisi tawarnya dalam organisasi multilateral. Dampak kedua terlihat pada reaksi dan penyesuaian kebijakan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Malaysia, sebagai negara serumpun, mengalami “kekaguman yang bercampur tersentak”, dimana media dan analisnya secara terbuka mengakui kepeloporan Indonesia sekaligus mempertanyakan mengapa negara mereka tidak dapat melakukan hal serupa. Fenomena ini memicu diskusi publik yang hidup tentang perlunya ASEAN bersatu di bawah kepemimpinan moral Indonesia, bahkan memunculkan wacana pembentukan dewan kemanusiaan regional. Dampak ketiga, dan mungkin yang paling signifikan, adalah lahirnya sebuah paradigma alternatif dalam hubungan internasional. Konsep “diplomasi dengan hati” atau “The Indonesia Way” mulai dipelajari dan diadopsi oleh negara-negara lain, khususnya di Global South, sebagai counter-narrative terhadap pendekatan kekuatan keras (hard power). Universitas-universitas ternama seperti Harvard dan Oxford mulai memasukkan model diplomasi Indonesia sebagai studi kasus dalam kurikulum hubungan internasional, mengabadikan “Pendekatan Jakarta” sebagai sebuah teori dan praktik yang sah dalam disiplin ilmu tersebut.
6. Penutup dan Implikasi Kebijakan ke Depan
Kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan moral global melalui diplomasi empatiknya bukanlah suatu fenomena yang kebetulan, melainkan hasil dari sebuah strategi luar negeri yang terencana, konsisten, dan berani dalam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di garis depan. Perjalanan dari pidato presiden yang menggetarkan di PBB hingga terealisasinya gencatan senjata di Gaza melalui Konferensi Sharm El Sheikh membuktikan bahwa kekuatan sejati di abad ke-21 dapat bersumber dari kredibilitas etis dan kemampuan untuk membangun narasi bersama yang inklusif. “Pendekatan Jakarta” telah berhasil menunjukkan bahwa soft power tidak lagi cukup untuk mendeskripsikan pengaruh yang dihasilkan; yang terjadi adalah sebuah revolutionary soft power yang mampu mengubah persepsi, mempengaruhi kebijakan global, dan yang terpenting, menyelamatkan nyawa manusia. Bagi Indonesia sendiri, momen ini harus menjadi fondasi untuk membangun kebijakan luar negeri yang lebih strategis dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengkonsolidasikan capaian ini dengan memperkuat kapasitas diplomasi kemanusiaannya, baik melalui peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan luar negeri, pelatihan diplomat yang lebih intensif pada isu-isu mediasi, maupun penguatan institusi seperti Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMP) Indonesia. Implikasinya bagi dunia adalah terbukanya jalan bagi sebuah tata kelola global yang lebih manusiawi dan inklusif, dimana suara negara-negara berkembang tidak hanya didengar, tetapi menjadi pemandu. Sebagaimana disimpulkan oleh banyak pengamat, jika abad ke-20 diwarnai dominasi Barat, maka abad ke-21 berpotensi menampilkan kepemimpinan yang berbeda, dimana Indonesia, dengan bendera merah putihnya, telah mengibarkan diri sebagai simbol harapan dan penjaga moral bagi dunia yang lelah akan konflik.
Daftar Pustaka
- BBC. (2023). Editorial: The Jakarta Doctrine: When Morality Leads Diplomacy. London.
- CNN International. (2023). Voice of the East: Indonesia’s Moral Stand for Peace. Atlanta.
- Edington, H. (2023). [Post on X, formerly Twitter]. @ProfEdington_Oxford.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Laporan Kunjungan Kerja Menteri Luar Negeri ke Mesir dan Yordania. Jakarta.
- Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.
- The Guardian. (2023). Indonesia Brings Morality to a Negotiating Table Once Dominated by Interests. London.
- The New York Times. (2023). In a Cynical World, Indonesia Emerges as a Reminder that Empathy Can Be a Geopolitical Force. New York.
- The Star. (2023). Indonesia: No Longer a Regional Power, But a Global Moral Force. Kuala Lumpur.
- United Nations. (2023). Resolution on the Sharm El Sheikh Peace Accord. New York: UN General Assembly.
- Utusan Malaysia. (2023). Headline: Indonesia Muncul Sebagai Pemimpin Global ASEAN Bangga. Kuala Lumpur.
