Pernyataan terbaru Donald Trump mengenai Iran bukan sekadar retorika politik luar negeri. Ia adalah refleksi paling telanjang dari pergeseran paradigma geopolitik global: dari diplomasi berbasis norma menuju diplomasi berbasis kekuatan koersif. Dalam pernyataannya, Trump secara terbuka mengklaim telah terjadi “regime change”, penghancuran fasilitas militer strategis, dan bahkan menetapkan tenggat waktu perang hanya dalam hitungan minggu, sebuah klaim yang, jika ditelisik lebih dalam, mencerminkan normalisasi penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri.
Dalam konteks hubungan internasional klasik, konsep “regime change” selalu berada di wilayah abu-abu hukum internasional. Namun, apa yang kini terjadi adalah transformasi berbahaya: dari praktik terselubung menjadi deklarasi terbuka. Ketika seorang kepala negara secara eksplisit menyatakan bahwa pergantian rezim telah terjadi, bahkan tanpa mandat internasional yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan satu negara, melainkan legitimasi seluruh tatanan global yang dibangun pasca-World War II.
Lebih jauh, klaim bahwa Iran telah “dipukul mundur 15–20 tahun” dalam pengembangan nuklir menunjukkan munculnya doktrin baru: deterrence melalui penghancuran total kapasitas strategis lawan. Ini bukan lagi sekadar pencegahan (deterrence), melainkan “pre-emptive degradation”, yakni penghancuran sistematis terhadap potensi ancaman sebelum ia benar-benar terwujud. Dalam perspektif United Nations, pendekatan ini problematik, karena mengaburkan batas antara pertahanan diri yang sah dan agresi sepihak.
Namun, yang paling mengkhawatirkan bukanlah operasi militernya, melainkan narasi yang menyertainya. Trump menekankan bahwa Amerika Serikat dapat “pergi kapan saja” setelah tujuan tercapai, seolah-olah perang adalah proyek terbatas yang dapat dihentikan secara sepihak tanpa konsekuensi jangka panjang. Ini mencerminkan apa yang oleh banyak analis disebut sebagai “illusion of controllable conflict”, ilusi bahwa eskalasi militer dapat dikelola sepenuhnya tanpa risiko spillover regional atau global.
Sejarah menunjukkan sebaliknya. Dari Iraq War hingga War in Afghanistan, intervensi militer yang dimulai dengan tujuan terbatas sering kali berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan konsekuensi yang tidak terduga. Dalam konteks Iran, sebuah negara dengan kapasitas militer, jaringan proksi regional, dan posisi geostrategis di jantung Timur Tengah, resiko eskalasi jauh lebih besar dan kompleks.
Di sisi lain, pernyataan bahwa “kesepakatan tidak lagi relevan” menandai kemunduran serius dalam diplomasi internasional. Jika perang dapat menggantikan negosiasi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik, maka peran perjanjian internasional, rezim non-proliferasi, dan mekanisme multilateral akan semakin tergerus. Ini berpotensi melemahkan arsitektur global seperti International Atomic Energy Agency, yang selama ini menjadi penjaga utama dalam isu proliferasi nuklir.
Bagi negara-negara seperti Indonesia, dinamika ini bukan sekadar isu jauh di Timur Tengah. Ia memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas global, harga energi, keamanan jalur laut, hingga kredibilitas hukum internasional. Dalam dunia di mana kekuatan militer kembali menjadi “bahasa utama”, negara-negara menengah (middle powers) menghadapi dilema strategis: tetap berpegang pada prinsip hukum internasional, atau beradaptasi dengan realitas kekuatan yang semakin brutal.
Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan pergeseran dari “rule-based order” menuju “power-based order”. Pernyataan Trump bukanlah anomali, melainkan gejala dari transformasi yang lebih luas, di mana legitimasi tidak lagi ditentukan oleh hukum, tetapi oleh kemampuan untuk memaksakan kehendak.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perang dapat dimenangkan dalam dua atau tiga minggu. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah dunia masih memiliki komitmen untuk mencegah perang sebagai norma, atau justru sedang bersiap menerimanya sebagai keniscayaan baru.
Happy morning, Jakarta 1 April 2026
