Praduga Tak Bersalah, Kerugian Negara, dan Batas Penahanan dalam Perkara Korupsi Pengadaan Satelit Pertahanan

Abstrak

Perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur di lingkungan Kementerian Pertahanan menjadi ujian penting bagi penerapan konsep kerugian negara dan prinsip praduga tak bersalah dalam rezim hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Penetapan tersangka terhadap pejabat pembuat komitmen, meskipun belum terdapat kerugian negara yang nyata dan belum terjadi pembayaran, memunculkan persoalan serius terkait batas penahanan, standar pembuktian delik materiil, dan tanggung jawab jabatan administratif. Tulisan ini menganalisis hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pasal 603 KUHP, dan prinsip due process of law, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan reformasi sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: praduga tak bersalah, kerugian negara nyata, Pasal 603 KUHP, penahanan, korupsi pertahanan, hukum administrasi negara

1. Konteks Perkara dan Posisi Hukum Pejabat Pembuat Komitmen dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak kontrak dengan Navayo International AG ditandatangani pada 12 Oktober 2016 merupakan salah satu perkara paling signifikan dalam sejarah hukum pidana korupsi Indonesia karena muncul pada masa transisi fundamental sistem hukum nasional setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2 Januari 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkara ini, pejabat pembuat komitmen yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Mei 2025 dengan tuduhan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun berdasarkan fakta kontraktual dan audit investigatif tidak terdapat pembayaran yang telah direalisasikan oleh negara kepada pihak rekanan. Secara hukum administrasi negara, posisi pejabat pembuat komitmen merupakan jabatan pelaksana yang tunduk pada kewenangan pengguna anggaran, yaitu Menteri Pertahanan, yang pada saat itu dijabat oleh Ryamizard Ryacudu, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa menteri adalah pengguna anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dalam lingkup kementeriannya. Dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden yang pada saat itu dijabat oleh Joko Widodo merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang menetapkan kebijakan strategis nasional termasuk kebijakan pertahanan, sehingga tindakan administratif pejabat pelaksana pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan negara, bukan tindakan mandiri yang berdiri sendiri secara hukum pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindakan administratif hanya dapat dibenarkan apabila terdapat bukti adanya penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena tanpa unsur tersebut maka tindakan tersebut secara hukum hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif yang tunduk pada rezim hukum administrasi negara, bukan hukum pidana, sesuai prinsip ultimum remedium yang merupakan prinsip universal dalam hukum pidana modern.

• Transformasi Konsep Kerugian Negara: Dari Potensi Kerugian ke Kerugian Aktual dalam Perspektif KUHP Nasional

Permasalahan utama dalam perkara ini tidak hanya terkait status tersangka, tetapi juga berkaitan dengan konsep kerugian negara sebagai unsur utama delik korupsi yang mengalami perubahan mendasar sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sehingga menjadikan delik korupsi sebagai delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara yang nyata dan pasti, bukan sekadar potensi kerugian. Perubahan paradigma ini kemudian diperkuat dalam Pasal 603 KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yang secara sistematis mengadopsi konsep kerugian negara sebagai unsur materiil yang harus dibuktikan secara konkret berdasarkan definisi kerugian negara dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara pengadaan satelit ini, laporan audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 12 Agustus 2022 menyebutkan angka Rp 306,83 miliar sebagai potential loss, bukan actual loss, yang secara hukum memiliki konsekuensi sangat berbeda karena potential loss merupakan estimasi kewajiban yang mungkin timbul, sedangkan actual loss merupakan kerugian yang telah terjadi secara nyata. Lebih jauh lagi, putusan Tribunal de Paris pada 18 Desember 2025 yang menolak gugatan Navayo International AG terhadap Republik Indonesia dan menyatakan klaim tersebut sebagai sans fondement atau tanpa dasar hukum memperkuat fakta bahwa negara tidak memiliki kewajiban pembayaran, sehingga secara hukum tidak terjadi pengeluaran keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

• Legalitas dan Batas Penahanan dalam Perspektif Due Process of Law dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Selain persoalan unsur kerugian negara, aspek lain yang sangat menentukan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit pertahanan adalah legalitas, proporsionalitas, dan batas maksimum penahanan sebelum persidangan, karena penahanan merupakan bentuk perampasan kebebasan yang secara langsung menyentuh hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum penahanan diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 20 yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Norma ini merupakan pembatasan terhadap kewenangan negara, karena dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan negara terhadap warga negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 24 KUHAP membatasi masa penahanan pada tahap penyidikan selama dua puluh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama empat puluh hari, sedangkan Pasal 25 dan Pasal 26 mengatur perpanjangan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga keseluruhan sistem ini dirancang untuk mencegah penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Dengan demikian, apabila seseorang ditahan dalam waktu yang sangat panjang tanpa kepastian putusan pengadilan, maka situasi tersebut harus dinilai secara ketat berdasarkan prinsip due process of law, yaitu prinsip bahwa proses hukum harus berjalan secara adil, rasional, dan proporsional.

Prinsip ini juga diperkuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang secara implisit mencakup hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Dalam konteks hukum internasional, prinsip yang sama diatur dalam Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditahan berhak untuk segera diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan. Ratifikasi ini memiliki konsekuensi hukum bahwa norma tersebut menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan harus dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan. Oleh karena itu, penahanan yang berkepanjangan harus didasarkan pada alasan objektif yang kuat dan tidak boleh digunakan sebagai alat tekanan untuk memperoleh pengakuan atau mempermudah proses pembuktian, karena praktik demikian bertentangan dengan prinsip fair trial yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern.

Dalam perkara yang melibatkan pejabat militer, terdapat kompleksitas tambahan karena adanya sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan kepada oditur militer untuk melakukan penuntutan terhadap anggota militer atau pihak yang tunduk pada yurisdiksi militer. Pelimpahan perkara kepada oditur militer tinggi pada 1 Desember 2025 menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer, sehingga yurisdiksi peradilannya ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang paling dominan. Namun demikian, sekalipun berada dalam yurisdiksi peradilan militer, prinsip perlindungan hak tersangka tetap berlaku, karena peradilan militer juga tunduk pada prinsip negara hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, lamanya penahanan sebelum persidangan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil, dan bahwa penahanan tidak digunakan sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

• Pertanggungjawaban Pidana dan Batas Kewenangan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara pengadaan satelit pertahanan harus dimulai dari pemahaman yang tepat mengenai konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, karena tidak setiap kesalahan administratif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pertanggungjawaban pejabat. Atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu jabatan, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab kepada penerima mandat. Dalam konteks pengadaan pertahanan, Menteri Pertahanan sebagai pengguna anggaran memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan pejabat pembuat komitmen hanya menjalankan kewenangan yang didelegasikan. Oleh karena itu, tindakan pejabat pembuat komitmen pada prinsipnya merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atribusi, bukan tindakan independen yang dapat secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Konsep ini berkaitan erat dengan doktrin ambtelijk bevel dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana sepanjang perintah tersebut berada dalam lingkup kewenangan pejabat yang memberi perintah dan tidak secara nyata melanggar hukum. Doktrin ini merupakan bagian dari prinsip umum hukum pidana yang mengakui bahwa tidak adil untuk mempidana seseorang yang hanya melaksanakan kewajiban jabatannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, harus dibuktikan bahwa pejabat tersebut bertindak di luar kewenangannya atau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, yang dikenal sebagai penyalahgunaan kewenangan. Tanpa adanya bukti tersebut, maka tindakan yang dilakukan harus dikategorikan sebagai tindakan administratif, bukan tindak pidana.

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti bahwa unsur niat jahat atau mens rea merupakan unsur penting yang harus dibuktikan. Apabila tidak terdapat bukti adanya keuntungan pribadi, maka unsur tersebut tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara menyediakan mekanisme pertanggungjawaban administratif, seperti pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah, tanpa harus menggunakan instrumen hukum pidana yang memiliki konsekuensi lebih berat.

• Implikasi Sistemik Kriminalisasi Kebijakan terhadap Kepastian Hukum dan Efektivitas Pemerintahan

Perkara ini juga memiliki implikasi sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, karena penggunaan hukum pidana terhadap tindakan administratif dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas terhadap efektivitas birokrasi. Dalam negara modern, pejabat publik harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pengadaan pertahanan yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Namun, apabila setiap keputusan administratif berpotensi dikriminalisasi, maka pejabat publik akan cenderung menghindari pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya pemerintahan. Fenomena ini dikenal sebagai overcriminalization, yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam ranah yang seharusnya diatur oleh hukum administrasi.

Prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan pilar utama sistem peradilan pidana, karena tanpa prinsip ini, negara dapat dengan mudah menggunakan kekuasaan hukum untuk menekan individu tanpa pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan publik.

• Reformasi Hukum Pidana Nasional dan Peneguhan Prinsip Negara Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi

Sebagai penutup, perkara dugaan korupsi pengadaan satelit pertahanan ini pada hakikatnya tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga menyentuh fondasi konstitusional negara hukum Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan hukum tersebut harus ditegakkan secara adil, rasional, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus tetap berada dalam kerangka due process of law, yaitu proses hukum yang menjamin adanya pembuktian yang sah, peradilan yang independen, dan perlindungan hak tersangka. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip ini, penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi konstitusionalnya, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan.

Reformasi hukum pidana nasional yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat pendekatan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Konsep ini memiliki implikasi bahwa kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pertahanan, pada prinsipnya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara, kecuali terdapat bukti yang jelas mengenai adanya niat jahat, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian negara yang nyata. Pendekatan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus ditafsirkan sebagai kerugian yang nyata, bukan sekadar potensi kerugian. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam memastikan bahwa hukum pidana korupsi tidak digunakan secara berlebihan, dan bahwa setiap tuduhan korupsi harus didasarkan pada bukti objektif yang dapat diverifikasi.

Selain itu, aspek kepastian hukum dalam proses peradilan pidana juga merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil, yang secara implisit mencakup hak untuk diadili dalam waktu yang wajar. Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 50 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan diadili oleh pengadilan. Norma ini mengandung konsekuensi bahwa negara tidak dapat menunda proses peradilan tanpa alasan hukum yang sah, karena penundaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan tersangka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara efisien dan adil, serta tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Dari perspektif yang lebih luas, perkara ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya reformasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam meningkatkan koordinasi antara sistem pengawasan administratif dan sistem peradilan pidana. Dalam sistem yang ideal, dugaan kesalahan administratif harus terlebih dahulu diperiksa oleh aparat pengawas internal pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum ditingkatkan menjadi perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebijakan, yaitu situasi di mana keputusan administratif yang diambil dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa adanya bukti penyalahgunaan kewenangan. Kriminalisasi kebijakan tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat menciptakan efek jera yang berlebihan bagi pejabat publik lainnya, sehingga menghambat efektivitas pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem hukum tidak diukur dari jumlah orang yang ditahan atau dihukum, tetapi dari kemampuannya untuk menegakkan keadilan secara objektif dan konsisten. Hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif, kelalaian, dan tindak pidana yang sesungguhnya, karena setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, komitmen terhadap supremasi hukum harus diwujudkan melalui penerapan prinsip legalitas, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia secara konsisten. Hanya dengan cara inilah hukum dapat berfungsi sebagai pilar utama negara hukum demokratis, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipertahankan sebagai fondasi stabilitas nasional dan legitimasi negara.

Penulis adalah Laksamana Muda TNI (Purn) Adv. Dr. Surya Wiranto, SH MH., Pengacara, Kurator, dan Mediator pada Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan berpraktek Advokat di firma hukum Legal Jangkar Indonesia ⚓️. Beliau juga aktif sebagai Dosen Keamanan Maritim dan Hukum Laut Internasional pada Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Jabatan lain sebagai Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC), Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS), dan Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), serta Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia-Australia.

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Hamzah, Andi. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Indroharto. (2002). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
13. United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).