Kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk merumuskan persoalan kawasan Laut China Selatan (LCS).
Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menggelar Latihan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III/L-3 Terpadu Tahun 2016, di Perairan Selat Lampah dan Laut Natuna. Latihan tersebut dipimpin Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Danguskamlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Glagaspur Tingkat III/L-3 Terpadu.
Acara bertajuk Maritime Learning Centre yang diselengarakan oleh Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dan maritimnews.com untuk pertama kalinya digelar di Kantor Redaksi maritimnews.com, Jalan Prapanca 101, Cipete, Jakarta Selatan (10/6). Acara diskusi yang mengangkat tema ‘Peran Strategis Indonesia dalam Menegakan Kedaulatan di Tengah Konflik Laut China Selatan’ itu dibawakan oleh Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH.
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH dengan tegas menyatakan tidak akan membiarkan setiap jengkal tanah air Indonesia dicaplok oleh negara lain. Hal itu dia sampaikan selaku sumpahnya sebagai anggota TNI AL yang sarat akan pengalaman menjaga laut yurisdiksi Indonesia sewaktu menjadi Komandan KRI.
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH mengkritisi berita tentang masuknya armada laut China ke wilayah perairan Indonesia. Masuknya armada tersebut terkait dengan pengejaran KRI Hiu yang hendak menangkap kapal illegal fishing asal China.
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH menegaskan proses penegakan hukum di bidang perikanan harus mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Menurutnya banyak Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menimbulkan banyak masalah di tengah masyarakat.
Website private island online.com kembali memajang pulau-pulau Indonesia untuk diperjual-belikan. Kali ini website yang dikelola perusahaan Private Islands Ins yang beralamatkan di 550 Queen St East Suite 330 Toronto itu memasarkan Pulau Ajab, Pulau Tojo Una-una dan Pulau Kumbang
Menanggapi isu hangat soal Laut China Selatan yang merupakan hal paling krusial saat ini, karena menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan dan yurisdiksi Indonesia. Terlebih lagi Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dari berbagai macam sektor, seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maka tak ayal Tiongkok mengklaim bahwa Laut Natuna sebagai daerah tradisional tangkapan nelayan Tiongkok (traditional fishing grounds) yang jelas-jelas itu merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat NKRI.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Surya Wiranto menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi atas pengelolaan pulau-pulau di Indonesia. Yang selama ini diisukan telah dijual kepada Warga Negara Asing (WNA).
Pengadilan Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda, memutuskan keberpihakannya terhadap Filipina atas sengketa terkait Laut Cina Selatan, pada Selasa, 12 Juli 2016. Pengadilan menyimpulkan bahwa dalam kasus Filipina dan Tiongkok, tidak ada landasan hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak mengeksplorasi kekayaan alam di sepanjang area yang mereka sebut nine-dash line.
