PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, 23 September 2025, mencerminkan reposisi Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia menegaskan komitmen pada multilateralisme, keadilan internasional, serta solidaritas kemanusiaan, khususnya terkait isu Palestina, perubahan iklim, dan reformasi tata kelola global.
STUDI ini mengkaji rencana kebijakan pembatasan media sosial “satu orang satu akun” yang diusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia di bawah Menteri Nezar Patria dari Partai Gerindra, dengan membandingkannya secara komparatif terhadap pembatasan media sosial yang diterapkan di Nepal selama krisis politik September 2025. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods yang mengintegrasikan analisis kualitatif kebijakan dengan data kuantitatif dampak pembatasan, melalui kerangka Action Research (See-Judge-Act) dan metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
TRANSISI tatanan dunia global yang ditandai dengan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta bangkitnya kekuatan menengah (middle power) menciptakan lanskap geopolitik yang kompleks, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis posisi, tantangan, dan peluang Indonesia dalam kapasitasnya sebagai kekuatan menengah untuk berkontribusi pada stabilitas dan pembentukan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif dan berbasis aturan.
KONSTELASI geopolitik internasional kini ditandai oleh ketegangan simbolik antara G7 dan BRICS, dua blok yang dipersepsikan sebagai representasi Barat dan Global South. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa rivalitas tersebut tidak selalu linear.
INSIDEN tabrakan dua kapal Tiongkok di Scarborough Shoal pada 11 Agustus 2025, yang kemudian diikuti oleh pergerakan sejumlah kapal menuju Second Thomas Shoal sehari setelahnya, mengungkap dinamika baru dalam strategi maritim Beijing yang menggabungkan aspek militer, politik, dan psikologi publik. Kejadian ini tidak sekadar kecelakaan teknis, melainkan bagian dari kalkulasi politik untuk mengalihkan perhatian internasional sekaligus memberikan tekanan kepada Filipina.
INSIDEN tabrakan dua kapal Tiongkok di Scarborough Shoal pada 11 Agustus 2025, yang kemudian diikuti oleh pergerakan sejumlah kapal menuju Second Thomas Shoal sehari setelahnya, mengungkap dinamika baru dalam strategi maritim Beijing yang menggabungkan aspek militer, politik, dan psikologi publik. Kejadian ini tidak sekadar kecelakaan teknis, melainkan bagian dari kalkulasi politik untuk mengalihkan perhatian internasional sekaligus memberikan tekanan kepada Filipina.
PERJANJIAN trilateral Australia, United Kingdom, dan United States (AUKUS) yang diumumkan pada September 2021 merepresentasikan pergeseran signifikan dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis tiga pilar AUKUS, dengan fokus khusus pada implikasinya terhadap hubungan Indonesia-Australia.
PAWAI militer terbesar dalam sejarah Tiongkok yang digelar di Beijing pada 3 September 2025 memperlihatkan kebangkitan kekuatan militer sekaligus ambisi geopolitik negeri tersebut dalam menghadapi tatanan dunia pasca-hegemoni Amerika Serikat. Presiden Xi Jinping memimpin peringatan 80 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, menghadirkan rudal hipersonik DF-27, drone siluman generasi baru, tank tempur Type-99A, kapal induk Fujian, hingga kapal selam otonom tanpa awak.
PERSOALAN sengketa yurisdiksi maritim di Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu strategis yang berlarut-larut sejak dekade awal tahun 2000-an. Konflik atas wilayah yang secara administratif terletak di perairan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, dan berbatasan dengan Sabah, Malaysia, ini bersumber dari klaim tumpang tindih landas kontinen.
PANCASILA dan penegakan hukum di Indonesia memiliki relasi simbiotik-integral, di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan roh konstitusional tertinggi dalam hierarki hukum, sementara penegakan hukum menjadi mekanisme aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila mengimplikasikan prinsip penegakan hukum spesifik, misalnya: jaminan kebebasan beragama & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sila I-II), hukum sebagai pemersatu bangsa (Sila III), partisipasi publik & akuntabilitas (Sila IV), serta perlindungan kaum marginal & keadilan sosial (Sila V).
