Artikel ini sudah tayang di https://maritimnews.com/2016/06/perintahkan-luhut-jokowi-akhirnya-fokus-terhadap-isu-konflik-lcs/
Kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk merumuskan persoalan kawasan Laut China Selatan (LCS).
Perumusan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penanganan di wilayah tersebut.
“Supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6).
Dia berjanji segera menindaklanjuti arahan Jokowi dengan melakukan pertemuan kepada seluruh pihak terkait termasuk dengan beberapa menteri pejabat.
Setelah sekian lama Jokowi bungkam terhadap isu konflik LCS, baru ini dia fokus terhadap isu ini. Pasalnya, isu kedekatan Pemerintah Jokowi dengan Pemerintah China tidak disangsikan lagi, bak kapal dengan dermaganya.
Beberapa waktu lalu, Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto menyebutkan wilayah perairan NKRI khususnya di Natuna bisa diklaim oleh pemerintahan China.
Hal itu sebagaimana peta Nine Dotted Line, yang menjadi landasan pemerintah negeri Tirai Bambu tersebut. Dimana, Tiongkok mengklaim peta lamanya itu yang juga mencakup ZEE Indonesia di Natuna.
“Saat ini ada 83.000 km2 wilayah kita di perairan Natuna diklaim oleh Tiongkok, cuma sampai saat ini kita fine-fine saja. Ini ada apa? Sudah jelas kejadian yang berulang-ulang saat mereka masuk di wilayah perairan kita yang mereka anggap adalah wilayahnya,” tuturnya.
Surya mengingatkan Laut Tiongkok Selatan merupakan zona yang berpotensi memunculkan Perang Dunia III selain Timur Tengah. “Jika perseteruan Tiongkok dan Amerika makin memanas ya salah satu areanya di Laut Tiongkok Selatan,” bebernya.
Setelah kejadian 19 Maret dan 27 Mei 2016 silam yang melibatkan KRI Oswald Siahaan-354, sontak membuka mata publik bahwa benar Tiongkok sudah melancarkan ekspansinya. Akan tetapi berita itu redam dengan kunjungan ketua Partai Komunis Tiongkok yang bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai di Indonesia yang juga sebagai pejabat pemerintah.
“Kemudian pemerintah menyebut ini hanya ‘kesalahpahaman’, ada apa dengan ini semua? Apa karena Tiongkok sudah memberi bantuan untuk infrastruktur, tidak ada alasan karena nothing bargaining for souveregnity,” tegasnya.
Sayangnya kegeraman Surya tidak sebanding dengan Kementerian Luar Negeri. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Retno Marsudi menganggap NKRI tidak akan terlibat dalam konflik wilayah perairan tersebut.
