Artikel ini telah tayang di https://maritimnews.com/2016/06/laksda-tni-surya-wiranto-jangan-biarkan-sejengkal-wilayah-kita-dicaplok/
Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kemenko Polhukam Laksda TNI Surya Wiranto, S.H, MH dengan tegas menyatakan tidak akan membiarkan setiap jengkal tanah air Indonesia dicaplok oleh negara lain. Hal itu dia sampaikan selaku sumpahnya sebagai anggota TNI AL yang sarat akan pengalaman menjaga laut yurisdiksi Indonesia sewaktu menjadi Komandan KRI.
“Dulu Jenderal Sudirman menyatakan tidak akan membiarkan sejengkal tanah direbut oleh penjajah. Kalau saat ini ya tanah air itu termasuk daratan dan lautan,” kata Surya saat ditemui di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, lulusan AAL tahun 1982 ini mengingatkan bahwa Indonesia memiliki hak atas ZEE sejauh 200 mil dan landas kontinen mencapai 350 mil. Namun itu tetap masih dalam rangka diperjuangkan melalui sebuah penetapan baku baik secara nasional maupun di PBB.
“Artinya kita memiliki wilayah itu harus dikukuhkan agar bangsa lain juga tahu. Jangan pas mereka masuk kita baru teriak-teriak,” selorohnya.
Surya mengakui sejak 3 tahun terakhir, pihaknya bersama Kemenlu dan Deputi I Kemenko Maritim sudah membuat tim untuk membuat perumusan tersebut agar diakui oleh internasional. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia mengakui tata cara dan prosedur menurut hukum internasional.
Hal itu dilakukan agar jangan sampai kasus Sipadan dan Ligitan kembali terulang. Karena kita memang tidak pernah membuat batas maritim yang jelas dari dulu.
“Kemenlu bisa saja bilang bahwa Sipadan dan Ligitan dari dulu bukan wilayah kita, tetapi harus diakui bahwa kita kalah. Di TNI itu kalau kalah ya ngaku kalah jangan ditutup-tutupi,” tandasnya.
Mantan Komandan KRI Rencong yang dulu pernah menerobos blokade kapal perang Australia ketika masa Referendum Timor-Timur itu tahu benar bahwa kedaulatan kita sudah kerap diinjak-injak oleh negara lain. Karena memang kita sendiri juga tidak memiliki awareness soal itu.
Problem Laut Tiongkok Selatan
Peristiwa yang masih segar dalam ingatan kita ialah penangkapan kapal ikan asal Tiongkok dan masuknya Coast Guard Tiongkok beberapa waktu lalu. Tiongkok mengklaim peta lamanya dengan Nine Dashed Line yang juga mencakup ZEE Indonesia di Natuna.
“Saat ini ada 83.000 km2 wilayah kita di perairan Natuna diklaim oleh Tiongkok, cuma sampai saat ini kita fine-fine saja. Ini ada apa? Sudah jelas kejadian yang berulang-ulang saat mereka masuk di wilayah perairan kita yang mereka anggap adalah wilayahnya,” tuturnya.
Wilayah seluas Pulau Bali itu hampir luput dari pemberitaan publik. Surya mengingatkan Laut Tiongkok Selatan merupakan zona yang berpotensi memunculkan Perang Dunia III selain Timur Tengah. “Jika perseteruan Tiongkok dan Amerika makin memanas ya salah satu areanya di Laut Tiongkok Selatan,” bebernya.
Setelah kejadian 19 Mei dan 27 Mei 2016 silam yang melibatkan KRI Oswald Siahaan-354, sontak membuka mata publik bahwa benar Tiongkok sudah melancarkan ekspansinya. Akan tetapi berita itu redam dengan kunjungan ketua Partai Komunis Tiongkok yang bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai di Indonesia yang juga sebagai pejabat pemerintah.
“Kemudian pemerintah menyebut ini hanya ‘kesalahpahaman’, ada apa dengan ini semua? Apa karena Tiongkok sudah memberi bantuan untuk infrastruktur, tidak ada alasan karena nothing bargaining for souveregnity,” tegasnya.
“Kenapa sampai saat ini sekan kita hanya menjadi negara penonton dan bukan claimant state, padahal kita juga punya kepentingan di situ, yaitu kedaulatan kita,” ungkapnya.
Mantan Wadanseskoal ini juga menuding soal pemberitaan KRI Oswald Siahaan-354 dan KRI Hiu yang melarikan diri saat mengejar kapal ikan Tiongkok kemudian berhadapan dengan armada Coast guard-nya karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap.
“Saya berani bertaruh itu bukan KRI, itu kapal pengawas perikanan. Saya pernah lama jadi komanan KRI apa pun yang terjadi soal kedaulatan ya itu tetap di situ dan mati di situ,” ucapnya dengan lantang.
Dianggapnya pemberitaan itu akan menjadi tendensi tidak baik bagi para penjaga kedaulatan kita (TNI-red). Karena menurutnya hingga saat ini, TNI/Polri masih menjadi benteng terakhir NKRI.
Saat ini, bekas Kadispotmar itu mengulas bahwa masalah kedaulatan harus diketahui oleh seluruh anak bangsa ini agar mengenal betul tanah airnya. Dan lebih peduli terhadap masalah-masalah ini.
Selain itu, Surya juga mengingatkan agar bangsa Indonesia belajar dari sejarah. Tidak mungkin Tiongkok tidak tertarik dengan wilayah Indonesia. Karena jika ingin menguasai Samudera Hindia dia harus kuasai Indonesia terlebih dahulu.
Sejak masa Dinasti Ming, Tiongkok sudah gencar melakukan ekspansi ke Nusantara. Bisa jadi hal itu akan berulang lagi. “Dari 24 pelabuhan yang dibantu oleh Tiongkok, bisa jadi salah satu di antaranya dijadikan sebagai pangkalan kapal perang Tiongkok seperti di Sri Lanka,” telaahnya.
Pada intinya apa pun yang terjadi, bangsa ini harus siap dengan diawali oleh pembenahan-pembenahan di segala lini. “Dulu pernah kita hampir menyetujui adanya joint patrol dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, berarti kan kita mengakui klaim mereka atas territorial itu, untungnya tidak jadi,” pungkas Surya.
